Catatan hitam Kementerian Perhubungan

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memperdalam kasus dugaan suap yang menyeret nama petinggi Kementerian Perhubungan sebagai tersangka. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono diduga menerima suap sebesar Rp 20 miliar.

Kasus ini menambah panjang daftar catatan hitam di Kementerian Perhubungan. Bukan tanpa alasan, cukup panjang daftar kasus dugaan korupsi dan suap yang menjerat pegawai Kementerian Perhubungan. Dari catatan KPK, ada sekitar 62 kasus korupsi dan suap yang terjadi di Kementerian Perhubungan.

"Saya belum tahu pasti 62 itu apa saja, tapi yang pasti kita sekarang sedang tangani kasus dalam proses penyidikan setelah OTT kita lakukan minggu lalu," kata Febri di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (28/8).

Banyaknya kasus korupsi di Kementerian Perhubungan cukup mengherankan. Sebab, di kementerian itu sudah memiliki unit khusus yang ditugaskan untuk menjaga komitmen aparatur negara dari tindak pidana korupsi dan suap. Pengawasan internal dan inspektorat seharusnya bisa bekerja lebih maksimal.

"Terkait dengan gratifikasi sebenarnya sudah dibentuk unit pengendali gratifikasi di sana (Kemenhub). Tapi jangan sampai unit-unit tersebut hanya dibuat tapi tidak bekerja secara efektif. Karena itu perlu concern dari unsur pimpinan untuk merevitalisasi hal tersebut," jelasnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak menutup mata bahwa institusi yang dipimpinnya secara tidak langsung disebut ladang basah. Sejak awal memimpin Kementerian Perhubungan pada pertengahan tahun lalu, Budi selalu mengingatkan anak buahnya untuk menghindari perilaku korup. Namun kenyataannya tetap saja ada yang kedapatan berbuat nakal.

Itu diketahui dari hasil penindakan yang dilakukan pengawas internal Kemenhub. "Di tahun lalu kami sudah melakukan OTT di Medan, Jakarta, dan Surabaya, bahkan di Samarinda. Ada temuan signifikan terkait internal. Dan tidak ada upaya-upaya untuk lakukan hal tersebut (korupsi)," ujar Budi saat konferensi pers di Gedung Karsa, Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Kamis(24/8).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui direktorat perhubungan laut menjadi ladang paling basah. Celah pungutan liar mulai dari penerbitan buku kepelautan hingga perizinan jenis kapal.

"Yang paling banyak itu (Ditjen) laut, setelah laut itu baru darat dan udara," kata Budi saat tim saber pungli melakukan operasi tangkap tangan pada Oktober tahun lalu.