Cegah Hoaks Vaksin, Jokowi Minta Menteri BUMN & Menkominfo Buat Strategi Komunikasi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar jajarannya memberikan sosialisasi terkait vaksinasi kepada masyarakat. Dia pun memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dengan dibantu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate untuk menyiapkan strategi komunikasi agar tidak ada berita hoaks terkait vaksin kepada publik.

"Sekali lagi strategi komunikasi publiknya disiapkan dengan baik dan saya minta ini timnya Pak Menteri BUMN disiapkan lagi mengenai strategi komunikasi ini, di-backup dibantu oleh kominfo, dijelaskan secara komperehensif terhadap publik mengenai manfaat vaksin," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat terbatas Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (26/10).

"Peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoax dari berbagai platform di media yang ada," lanjut Jokowi.

Tidak hanya itu dia juga mengimbau agar majelis dan ormas dilibatkan untuk menyosialisasikan vaksinasi. Mulai dari MUI hingga Muhammadiyah untuk menjelaskan terkait manfaat vaksin.

"Agar kita libatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan, MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lainnya terutama dalam menjelaskan soal manfaat vaksin dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin," ungkap Jokowi.

Pemerintah Harus Transparan Soal Vaksin

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, saat ini, harapan sebagian besar manusia termasuk di Indonesia adalah beberapa calon vaksin lolos uji klinis tahap 3, direview oleh WHO dan menjadi kesepakatan global sebagai vaksin yang aman dan efektif dan kemudian dilakukan vaksinasi massal untuk menekan dan mengendalikan wabah Covid-19.

Oleh karena vaksin menjadi harapan banyak orang, informasi dan komunikasi soal vaksin harus tegas, jelas, dan transparan agar tidak melahirkan disinformasi dan kebingungan di masyarakat. Jika informasi dan komunikasi soal vaksin tidak dikelola dengan baik dan tepat dikhawatirkan nanti muncul keraguan terhadap program vaksinasi.

"Tegas itu maksudnya adalah semua informasi dan komunikasi soal vaksin harus jelas dan terang benderang, tidak multitafsir atau menimbulkan keraguan publik. Informasi dan komunikasi yang tegas ini bisa terwujud jika semua proses baik uji klinis maupun pengadaan vaksin juga disampaikan secara transparan. Misalnya saja soal rencana vaksinasi di November ini, apakah ini tahap persiapan atau memang sudah tahap penyuntikan," ujar Fahira Idris di Jakarta (23/10).

"Kalau memang dilakukan penyuntikan, vaksin mana yang disuntik. Karena kita tahu, vaksin corona dari Sinovac di November ini masih dalam tahap uji klinis baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain. Informasi-informasi seperti ini kan membuat publik bertanya-tanya," ujarnya.

Menurut Fahira informasi dan komunikasi soal vaksin ini harus disampaikan apa adanya agar publik bisa memahami dan mengerti proses calon vaksin menjadi sebuah vaksin yang aman dan efektif butuh proses yang panjang dan kompleks sehingga butuh kesabaran demi keselamatan bersama.

Selain itu, informasi ke publik juga harus diimbangi dengan pemahaman bahwa vaksin bukan solusi tunggal dalam mengatasi pandemi sehingga penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) yang menjadi kewajiban masyarakat serta kecepatan 3T (test, tracing, treatment) yang menjadi tugas Pemerintah tidak boleh kendur.

Gencarnya informasi soal ketersediaan vaksin ini jangan sampai melenakan kita semua karena menganggap pandemi ini sebentar lagi akan berakhir sehingga 3M dan 3T tidak lagi jadi prioritas.

Selain itu, tantangan lain dari rencana vaksinasi ini adalah memberi keyakinan pada publik bahwa walau Pemerintah menginginkan Indonesia menjadi yang terdepan dalam melakukan vaksinasi, tetapi keamanan vaksin menjadi yang paling utama.

"Otoritas tertinggi Republik ini mulai dari Presiden dan Menteri terkait perlu sesering mungkin menyampaikan soal keamanan vaksin kepada publik. Memang dibanding negara lain kita lebih cepat dan agresif dalam soal vaksin, tetapi sampaikan juga ke publik bahwa keamanan vaksin adalah hal yang pertama dan utama," pungkas Fahira.