Dampak Corona, Warga Miskin di Jabar akan Dapat Bantuan Uang dan Sembako
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menyiapkan anggaran bantuan ekonomi untuk satu juta masyarakat terdampak pandemi corona (Covid-19) dengan total sebesar Rp5 triliun. Di luar itu, akan menganggarkan Rp13 triliun untuk program padat karya sebagai langkah antisipasi menekan pengangguran.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan angka itu merupakan hasil rapat bersama DPRD Jawa Barat. Berdasarkan kajian akademisi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, ada satu juta masyarakat dari kalangan menengah bawah yang terganggu ekonominya akibat pandemi corona.
"Minggu depan kita akan menyalurkan bantuan keuangan kepada warga Jabar yang terdampak oleh Covid-19. Kita bagi dua. Yang sudah menerima kartu sembako dari pemerintah pusat itu akan menjadi domain pemerintah pusat," kata dia di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (26/3).
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana cara Pj Gubernur Jateng membantu masyarakat Jateng untuk lepas dari kemiskinan? 'Setelah itu, baru kemudian diberikan modal usaha untuk memacu masyarakat berusaha atau berbisnis. Ini rangsangan agar mereka lepas (dari kemiskinan),' kata Nana.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Apa yang dikembangkan Pemkot Bontang usai pandemi? Cara Pemkot Bontang Kembangkan UMKM Usai Pandemi Covid-19 Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
"Yang akan kita fokuskan oleh pemerintah Jabar adalah mereka yang rawan miskin baru atau misbar. Yang tadinya normal hidupnya tiba-tiba tidak berpenghasilan dalam kondisi ini," ia melanjutkan.
Besaran bantuan untuk setiap satu orang adalah Rp500 ribu, sepertiganya berbentuk uang tunai dan dua pertiganya berbentuk sembako atau semua yang berhubungan dengan pangan. Setiap pemerintah daerah diminta untuk melakukan pola yang sama sehingga besaran bantuan bisa terasa lebih signifikan.
Anggaran tersebut didapatkan dari pergeseran anggaran sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Yakni dari penghematan perjalanan dinas dan menggeser peruntukan dana desa, anggaran proyek yang tidak signifikan atau tidak berhubungan langsung dengan rakyat.
"(Program bantuan) sudah ada rencananya sesuai dengan program dari tahun ke tahun. Tapi yang betul-betul baru (terdampak ekonomi) karena Covid ini kurang lebih sekitar 1 juta orang maka konsekuensinya ada sekitar Rp5 triliun lebih. Nah itu kesepakatannya jadi angkanya kurang lebih Rp500 ribu sepertiganya untuk cash dan sisanya untuk sembako dan barang," imbuhnya.
Pada tahap kedua, ia akan menyiapkan sekitar Rp13 triliun untuk program padat karya. Tujuannya, warga yang tiba-tiba menganggur di masa tanggap darurat pandemi corona akan dipekerjakan di proyek pemerintah.
"Warga yang tiba-tiba menjadi pengangguran setelah tanggap darurat akan dipekerjakan di proyek pemerintah dengan nilai proyek kurang lebih sekitar Rp13 triliun. Saya juga akan membuat kebijakan semua proyek swasta, sekarang investor masuk itu kita akan wajibkan juga dengan pola padat karya," imbuhnya.
Meski demikian, proses distribusinya masih belum selesai. Dia akan menggelar rapat dengan target bisa mendapatkan mekanisme pemberian bantuan dalam pekan ini.
"Jadi hari ini baru kesepakatan dari sisi anggaran. Terus satu hari ini akan mencari di mana angka triliun-triliun itu dan teknisnya akan dibahas sehingga Minggu depan sudah jelas teknis pembagiannya," ucap dia.
"Kurang lebih (akan memakan waktu) selama dua bulan minimal dan maksimal selama empat bulan (pembagian bantuan). Tapi nanti kalau terjadi lagi dinamika maka kita buat kesepakatan lagi. Tapi sementara jaringan pengamanan sosialnya untuk emergency untuk dua bulan dan diharapkan tren turun masuk ke tahap dua ke padat karya tapi kalau ternyata dua bulan tidak cukup, kita perpanjang menjadi empat bulan," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan Presiden akan menggelontorkan tambahan bantuan sosial atau bansos beras 30 kg di akhir tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah beri bantuan karena kenaikan harga beras menjadi masalah global, tidak hanya terjadi di Indonesia saja.
Baca SelengkapnyaBapanas usulkan anggaran untuk bantuan sosial pangan untuk penyaluran tahun 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaJokowi lantas memutuskan akan menambah bantuan ini untuk Desember 2023 hingga Maret 2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Baca SelengkapnyaAirlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bantuan Cadangan Beras Pemerintah ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaNantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo Adi menyebut telah melakukan prognosa kebutuhan pangan pada Natal dan Tahun Baru 2024.
Baca SelengkapnyaBeras bantuan pemerintah ini akan diberikan selama tiga bulan dari bulan September, Oktober dan November tahun ini.
Baca Selengkapnya