Delapan Polda Fokus Tangani Kebakaran Hutan

Merdeka.com - Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan ada delapan kepolisian daerah yang sedang fokus menangani kebakaran hutan. Jika dari seluruh Polda tersebut jajaran Polres tidak melakukan mitigasi maksimal, maka Kapolda juga akan mengambil tindakan tegas.

"Kepada Kasatwil juga yang terbukti melakukan pembiaran dan tidak memitigasi secara maksimal," tegas Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/8).

Sejauh ini, dengan fokus melalui posko Satgas Karhutla di Bareskrim Polri, situasi kebakaran tampak mengalami penurunan yang signifikan.

"Dari awalnya sekitar puluhan, kemarin 12 titik. Sebagian besar di Kalimantan, Sumatera, di Kalsel, dan Kaltim," kata Dedi.

Sanksi disiplin sampai pencopotan pun akan terus menghantui jajaran di kepolisian daerah terkait apabila tak tanggap dalam menangani kebakaran hutan.

"Berupa copot dari jabatan. Kalau ada pelanggaran unsur disiplin lainnya bisa juga," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015 terulang kembali. Jokowi pun menegaskan dirinya tak segan mencopot para Kapolda, Kapolres, Danrem, hingga Pangdam yang tidak mampu mengatasi karhutla.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8).

"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (copot jabatan tak bisa atasi karhutla)," tegas Jokowi.

"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu menyinggung kebakaran hutan pada 2015 di hampir semua provinsi yang menimbulkan kerugian hingga Rp 221 triliun.

Jika dibandingkan tahun 2015, Jokowi mengatakan karhutla tahun ini menurun 81 persen. Namun dibandingkan 2018, tahun 2019 justru mengalami kenaikan.

"Dibandingkan 2015 tahun ini turun 81 persen tapi kalau dibandingkan tahun 2018 tahun ini naik lagi. Harusnya ini tiap tahun turun, menghilangkan total," jelasnya.

"Api sekecil apa pun segera padamkan. Kerugian gede sekali kalau kita hitung. Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai," ucap Jokowi.

Reporter: Nanda Perdana