Desak Bali Nine dieksekusi, PP demo & bakar kanguru di Alun-alun
Merdeka.com - Puluhan pemuda di Purwokerto menggelar aksi bakar bendera Australia dan replika kanguru sebagai simbol penolakan intervensi eksekusi duo bali nine. Aksi tersebut dilakukan di Alun-alun Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (2/3).
Dalam aksi yang digalang Pemuda Pancasila (PP) cabang Purwokerto tersebut meminta agar pemerintah jangan menunda eksekusi terpidana mati kasus narkoba. "Pemerintah jangan takut, karena kami siap dengan intervensi asing. Kami siap membela harga diri bangsa," ujar seorang peserta aksi, Arno Suprapto.
Selain itu, dia mengecam tindakan Australia yang merongrong pelaksanaan eksekusi mati. "Bandar narkoba sebenarnya adalah perdana menteri Australia, kenapa? Karena dia melakukan penolakan terhadap eksekusi mati gembong narkotika yang merupakan warga negaranya," kecam Arno.
-
Siapa yang menyimpan koin-koin tersebut? “Menurut kami harta karun ini mungkin milik seorang pedagang atau tuan tanah yang tinggal di area tersebut dan menyimpan tabungannya selama bertahun-tahun. Dan apapun alasannya dia menyembunyikannya di dalam persembunyian ini“
-
Dimana koin-koin itu ditemukan? Koin ini ditemukan di Rugen, sebuah pulau di Jerman berada sekitar 200 kilometer utara Mirow.
-
Apa yang didonasikan? Seorang pria tiba-tiba menghampiri panggung dan berkata, ‘saya ingin membantu Palestina dengan motor kesayangan saya ini’,' sebutnya.
-
Dimana koin ditemukan? Sebuah koin perak Romawi yang berusia lebih dari 2.100 tahun ditemukan selama penggalian di dekat rumah pemandian kuno di Inggris.
-
Siapa yang menemukan koin-koin ini? Saat meneliti bagian situs yang rusak, arkeolog dari Universitas Tubingen Jerman melihat koin-koin kecil berkilauan di tanah yang gembur.
-
Dimana koin itu ditemukan? Peristiwa itu terjadi saat warga sedang menggali kuburan untuk Nuri Kavas, seorang pria yang baru saja meninggal.
Selain itu, Ketua Pemuda Pancasila Cabang Banyumas, Yudo F Sudiro mengemukakan organisasinya siap mendukung langkah pemerintah mengeksekusi terpidana mati. "Kami berharap pemerintah mengambil tindakan tegas untuk menjaga kewibawaan negara kita. Jangan mau dicampuri asing," tuturnya.
Aksi tersebut ditemui anggota DPRD Banyumas, Nanung Astoto yang ikut berorasi dalam aksi tersebut. Dia menyerukan agar pemerintah segera melakukan eksekusi mati. "Kami minta pemerintah jangan ragu, karena eksekusi tersebut harus dilakukan," tuturnya.
Usai orasi, para peserta aksi membakar patung kanguru dan bendera Australia, selain itu mereka juga menyerahkan uang koin yang dikumpulkan kepada DPRD.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan adanya aksi bakar ban tersebut, membuat jalan arteri atau non-tol menuju arah ke wilayah Jakarta Barat yang melalui depan Gedung DPR/MPR RI ini pun ditut
Baca SelengkapnyaPolisi memburu pelaku perusakan gedung DPR saat demo Apdesi.
Baca SelengkapnyaAksi pembakaran ban, spanduk dan poster pecah usai hasil putusan MK terkait gugatan sengketa Pilpres 2024 mendapat penolakan dari masyarakat pendukung 01 & 03.
Baca SelengkapnyaHingga malam hari, massa demonstran tolak Revisi UU Pilkada masih bertahan di depan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaMereka coba kembali mendekati gedung DPRD sambil melempar botol, kayu dan batu.
Baca SelengkapnyaMereka memprotes atas pencurian dan penggelembungan suara yang diduga dilakukan rekan satu partai di dapilnya yaitu Daerah Pemilihan 8 Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPolisi sudah sempat mengamankan 30 ban bekas sebelum demo berlangsung.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya menangkap sebanyak 16 orang dari demo berujung kericuhan di depan Gedung DPR/MPR RI dan kantor KPU RI
Baca SelengkapnyaSituasi makin panas karena pendemo merangsek maju berhadapan dengan polisi.
Baca SelengkapnyaSeorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, massa yang berjumlah sekira seribuan orang mendatangi kantor bupati dan DPRD setempat.
Baca SelengkapnyaMassa mendorong hak angket DPR terkait hasil sementara penghitungan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaGelombang pendemo kembali mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin 18 Maret 2023
Baca Selengkapnya