Desmond sebut deponering Jaksa Agung buat Samad-BW tak layak
Merdeka.com - Pemberian deponering Jaksa Agung HM Prasetyo terhadap mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto berbuntut panjang. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mempertanyakan pemberian deponering terhadap Samad dan Bambang.
"Dua deponering Novel dan Abraham Samad, Bambang, tidak layak," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/3).
Politikus Gerindra ini mencurigai adanya unsur tertentu dalam pemberian deponering tersebut.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang dicurigai menampung hasil korupsi? Pihak Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena status Sandra Dewi sebagai istri Harvey, yang diduga terlibat dalam menampung uang hasil korupsi, meskipun Sandra Dewi telah memiliki dua orang anak.
-
Siapa yang diduga sebagai pelaku? 'Kalau musuh kita mah nggak tahu ya, kita gak bisa nilai orang depan kita baik di belakang mungkin kita nggak tahu. Kalo musuh gue selama ini nggak ada musuh ya, mungkin musuh gua yang kemarin doang ya, yang bermasalah sama gua doang kali yak,' ungkapnya.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang diduga melanggar prosedur? Polres Metro Jakarta Barat telah menugaskan Propam untuk menyelidiki oknum anggota Unit Narkoba Polsek Tambora yang menangkap penyanyi dangdut Saipul Jamil.
"Kalau dilakukan ada lubang apa Jaksa Agung melakukan ini?" ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Desmond, Komisi III DPR akan segera mengkaji secara internal soal pemberian deponering tersebut. Pihaknya akan mengkaji secara akademis, apakah pemberian deponering oleh Jaksa Agung Prasetyo tersebut tepat atau tidak.
Desmond menegaskan, Komisi III DPR tak ingin penegakan hukum dilakukan dengan cara mengutamakan unsur politik. "Bagaimanapun, alasannya apa deponering, kita lakukan kajian," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Deddy mengatakan seharusnya presiden tak boleh melakukan cawe-cawe
Baca SelengkapnyaPolitisi Gerindra, Dedi Mulyadi blak-blakan, bahwa upayanya membongkar kasus Vina Cirebon bukan sebagai aksi politisasi untuk maju Pilkada Jabar.
Baca SelengkapnyaDeddy Sitorus menganggap Prabowo kini sebagai promotor calon Gubernur Jateng.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, hal ini bertolak belakang dengan sikap Prabowo sebelumnya yang pernah bilang tidak akan intervensi Pilkada.
Baca SelengkapnyaPerlawanan diajukan kubu Denny Indrayana itu dirasa keberatan oleh kubu Anwar Usman.
Baca SelengkapnyaDemas disebut menggugat KPU atas dugaan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran capres-cawapres, Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaTerlebih MK dalam hal ini selayaknya garda terdepan untuk menentukan hal tersebut.
Baca SelengkapnyaDeeny mengusulkan putusan batas usia capres cawapres tidak digunakan sebagai dasar maju di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDedi sesumbar, menjelang Pilgub atau Pilkada serentak tahun 2024, cukup banyak tokoh, komunitas dan kelompok masyarakat yang memberikan dukungan untuknya.
Baca SelengkapnyaDengan keterangan yang berubah-ubah dari Aep dan Dede telah membuat ketujuh terpidana terseret kasus hukum
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Deddy Yevry Sitorus menerima laporan dugaan potensi pelimpahan suara untuk memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen partai tertentu.
Baca SelengkapnyaArogansi Mayor Dedi yang menggeruduk Polrestabes Medan dimaknai pamer kekuatan demi mempengaruhi proses hukum yang menjerat keluarganya, tersangka ARH.
Baca Selengkapnya