Desmond sebut TNI berpolitik karena ingin sejahtera
Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginginkan hak politik bagi anggota TNI. Gatot ingin agar nantinya anggota TNI memiliki hak politik seperti warga sipil dan bisa mengekspresikan pandangan politiknya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menduga keinginan Panglima TNI tersebut didasari atas keinginan TNI mendapatkan materi yang lebih dengan kembali terjun ke politik. TNI dahulu memang menganut sistem dwifungsi dengan diperbolehkan mendapatkan hak politik dengan menempati kursi di parlemen.
Pada rezim Orde Baru, kata Desmond, TNI yang lebih sering mendapatkan rente. Hal inilah yang dia duga melatarbelakangi keinginan Panglima TNI untuk meminta TNI kembali memiliki hak berpolitik.
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Kenapa TNI dibentuk? TNI dibentuk sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda demi mempertahankan kemerdekaan.
-
Mengapa Presiden Soeharto memilih Jenderal M Jusuf menjadi Panglima TNI? Presiden Soeharto selalu punya pertimbangan saat memilih Panglima TNI.
-
Siapa yang diincar TNI? Satu sosok yang diincar para prajurit TNI itu adalah Kapolres Tuban, AKBP Suryono.
-
Mengapa Panglima TNI melakukan rotasi jabatan? “Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis,“ ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil dalam keterangannya, Minggu (27/8).
"Zaman Orde Baru kan TNI yang lebih banyak mendapat rente. Itu kan ujungnya, ini bicara pada nilai uang. Nilai materi yang didapatkan," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/10).
Meski demikian, Desmond menilai wajar keinginan Panglima TNI tersebut. Sebab dia menilai TNI tak mendapatkan fasilitas, kesejahteraan yang memadai sehingga membuat TNI mengalami kecemburuan.
"Kenapa TNI tidak diberikan fasilitas yang baik dalam konteks pertahanan, baik kesejahteraan, tempat latihan, sistem, mutasi, dll. Kenapa kesannya hari ini mereka ingin terlibat dalam politik? Karena ada kecemburuan," ujarnya.
Desmond menilai pascareformasi, nasib TNI tak diperhatikan. Maka dari itu, dia menilai ada baiknya pemerintah memberikan fasilitas maupun kesejahteraan yang baik bagi TNI sehingga tak lagi ingin masuk ke dunia politik hanya demi mendapatkan kesejahteraan.
"Semangat reformasi kan menginginkan TNI tidak berpolitik dalam rangka tidak memihak dalam kekuasaan. Kalau gagasan ini sebenarnya adalah gagasan-gagasan karena Republik ini kacau balau. Ada proses reformasi yang tidak dipahami oleh pimpinan negara ini. Jadi bukan yang salah semangat reformasinya, tapi yang salah adalah, kenapa TNI tidak diberikan fasilitas yang baik dalam konteks pertahanan," ujarnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.
Baca SelengkapnyaSetiap golongan rumah dinas, ditempati anggota TNI sesuai dengan jabatannya.
Baca SelengkapnyaMemakai seragam militer saja nyaris sudah tidak pernah. Tapi kenapa Jenderal ini yang dipilih?
Baca SelengkapnyaJangan selalu menyematkan produk orde baru ke TNI. Karena TNI terbuka, dan tak menutupi segala kasus yang terjadi.
Baca SelengkapnyaAgus mengungkapkan, saat ini prajurit TNI dibutuhkan di berbagai aspek
Baca SelengkapnyaMenurut dia, konsep ini bisa diberlakukan di SMK yang sudah ada atau membangun SKM baru.
Baca SelengkapnyaKepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyarankan agar TNI diperbolehkan berbisnis.
Baca SelengkapnyaMaruli tidak melarang anggotanya menjadi ojek online selama tidak mengganggu tugas utama mereka sebagai prajurit
Baca SelengkapnyaAgus menilai dwifungsi ataupun multifungsi ABRI/TNI dilakukan demi kebaikan bangsa dan negara.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaSejak dipisahkannya Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dari ABRI per 1 April 1999, istilah Panglima ABRI diganti menjadi Panglima TNI
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyebut, pada zaman dulu TNI memiliki yayasan yang cenderung digunakan untuk alat bisnis. Saat ini hal tersebut sudah tidak ada lagi di TNI.
Baca Selengkapnya