Di depan DPR, Komjen Budi Gunawan bela diri soal rekening gendut
Merdeka.com - Komjen Budi Gunawan hari ini tetap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi tetap mengklarifikasi bahwa dia bersih dengan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Saya telah dua kali melaporkan LHKPN, pertama 19 Agustus 2008, sesuai nilai harta kekayaan sebenarnya. Namun pada saat pelaporan pertama ada beberapa barang atau benda yang surat kepemilikannya belum selesai, karena prosedur LHKPN tiap tahun dimungkinkan adanya penambahan atau pengurangan harta," kata Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1).
Namun menurut Budi pada saat pelaporan pertama itu masih ada yang belum diselesaikan. Selanjutnya masih pada tahun yang sama Budi kembali melaporkan LHKPN namun belum sempat dicantumkan dalam laporan resmi.
-
Dimana Budi Gunawan menyampaikan pernyataan tersebut? 'Judi online sudah seperti wabah dan penyakit yang menjangkiti beragam kalangan. Dari fakta itu, ini masuk dalam kondisi darurat. Kami dari desk judi online telah dan akan terus melakukan penindakan upaya hukum dan pemblokiran situs dan aliran dana untuk pencegahan judi online,' jelasnya saat menyampaikan Pencapaian Kinerja Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Jakarta, Kamis (21/11).
-
Apa jabatan politik Budi saat ini? Jabatannya adalah seorang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
-
Mengapa Menkominfo Budi Arie Setiadi meyakinkan tentang revisi UU ITE jilid II? Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat. Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
-
Siapa yang membantu Budi? Dengan bantuan Tuti, Budi berhasil melepaskan kakinya dari dahan pohon.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Siapa yang dilaporkan ke polisi? Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
"LHKPN 23 Juni 2013, saya sampaikan dengan peningkatan harta kekayaan karena adanya peningkatan NJOP ditambah adanya beberapa barang atau benda yang telah dilengkapi surat. Maka nilai yang saya laporkan pada 2013 mengalami peningkatan. Di samping itu, saya juga melaporkan LHKPN yang 2008 belum sempat dicantumkan karena masih dalam proses kelengkapan."
Budi juga menjelaskan soal tanah di Bogor dengan perolehan Rp 300 juta pada tahun 2005. Ada pula rumah susun (rusun) Rp 580 juta yang saat ini diperkirakan nilainya bisa meningkat menjadi Rp 2,5 miliar.
"Seluruh harta kekayaan yang saya miliki, saya peroleh dengan sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada lagi untuk merekayasa, seluruhnya telah kami laporkan," ujarnya.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi I DPR melakukan rapat kerja bersama Kominfo dan Badan Siber dan Sandi atau BSSN, Kamis (27/6).
Baca SelengkapnyaMantan politisi PDIP itu menegaskan bahwa Prabowo sudah bersih karena sudah berkali-kali ikut Pilpres.
Baca SelengkapnyaBudiman menganggap pemanggilan tersebut hal yang biasa layaknya kader berdiskusi dengan pengurus partai.
Baca SelengkapnyaPotret gagah keponakan Prabowo Subianto, yakni Budi Djiwandono saat menggunakan seragam loreng Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaPDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Baca Selengkapnya"Kita negara hukum, ada masalah, semua masalah sudah dikoridor secara hukum," ujar Ghufron
Baca SelengkapnyaPemanggilan itu terkait pertemuan Budiman dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, PPATK mengungkap ada 1.000 orang anggota legislatif yang bermain judi online.
Baca SelengkapnyaPDIP kembali memprotes keras tindak penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Mereka mendesak kasus tersebut diproses secara transparan.
Baca SelengkapnyaKejagung menyebut sosok high profile atau tokoh penting terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen pertambangan.
Baca SelengkapnyaBudi mengatakan, Partai Gerindra sudah mengantongi nama yang akan diusung di Pilgub Jakarta mendatang
Baca SelengkapnyaSebelumnya, di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran kabarnya jumlah kementerian akan ditambah menjadi 44 dari sebelumnya 34.
Baca Selengkapnya