Diduga terkait Nur Alam, Dirut PT Bososi Pratama diperiksa KPK

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membidik perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus perizinan usaha tambang di Sulawesi Tenggara. Salah satunya, KPK memanggil Direktur Utama dari perusahaan tambang, PT Bososi Pratama, Andi Uci Hakim.

"Mengonfirmasi keterlibatan saksi untuk dimintai keterangan peran perusahaannya dan dia dalam peran perusahaan terkait perkara," ujar Pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Kamis (8/9).

Namun Yuyuk enggan mengomentari dugaan perusahaan yang bergerak di bidang tambang itu juga turut terlibat atas korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

"Ini masih pemeriksaan terlebih dahulu," jelas dia.

Seperti diketahui, Nur Alam Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus kader PAN itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan SK perizinan pencadangan tambang terhadap PT Anugrah Harisma Barakah. Perusahaan tambang tersebut melakukan penambangan nikel di dua kabupaten, Buton dan Bombana.

Atas penerbitan SK tersebut Nur Alam disinyalir telah menerima puluhan miliar rupiah sebagai timbal balik. Penerbitan SK diketahui sudah lama, sejak tahun 2009.

Akibat perbuatannya Nur Alam disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.