Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dinas Pendidikan wajib pastikan anak mendapatkan sekolah

Dinas Pendidikan wajib pastikan anak mendapatkan sekolah Hari pertama sekolah. ©2018 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memerintahkan dinas pendidikan di seluruh Indonesia untuk memastikan setiap anak dalam penerimaan peserta didik baru, mendapatkan sekolah.

"Bagi anak-anak yang tidak dapat sekolah karena kekurangan daya tampung, maka kewajiban dinas pendidikan agar anak-anak itu dapat sekolah," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad seperti dilansir dari Antara, Kamis (19/7).

Dalam penerapan sistem zonasi, dia mengungkapkan, peserta didik harus tertampung di sekolah. Jika suatu sekolah mengalami kelebihan daya tampung siswa, maka dapat dilakukan relokasi ke sekolah lain sehingga dapat dialihkan ke kursi kosong di sekolah negeri lain.

Orang lain juga bertanya?

"(Anak-anak) Jangan dibiarkan terkatung-katung harus lakukan sesuatu. Setiap aturan ada diskresi. Otoritas dinas pendidikan harus ambil kebijakan untuk menempatkan anak-anak itu," tegasnya.

Hamid mengatakan, Peraturan Menteri tentang Sistem Zonasi, bukan mempersulit anak mendapat sekolah tapi mempermudah anak bersekolah. Untuk itu, dia mengimbau, para orang tua untuk dapat menerima penempatan yang dilakukan dinas pendidikan untuk persebaran anak ke sekolah lain di saat satu sekolah kelebihan daya tampung.

"Kewenangan dinas mengatur agar anak-anak semua mendapatkan sekolah," tuturnya.

Beberapa tujuan dari sistem zonasi, diantaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen.

Kebijakan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy merupakan upaya menghilangkan pola pikir kastanisasi dan favoritisme terhadap salah satu sekolah.

Kebijakan zonasi menjadi salah satu wujud dari penerapan penguatan pendidikan karakter (PPK), dengan kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai berjenjang mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, yakni pembiasaan untuk menumbuhkan nilai-nilai beragam seperti nilai moral dan spiritualisme, kebangsaan, dan kebhinekaan kepada peserta didik.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sistem Zonasi Bakal Dihapus, Begini Tujuan Awal Ditetapkan
Sistem Zonasi Bakal Dihapus, Begini Tujuan Awal Ditetapkan

Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Sistem Zonasi PPDB
Menko PMK Muhadjir Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Sistem Zonasi PPDB

Penerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Orang Tua Curang Dalam PPDB, Menteri Muhadjir: Anak Dididik Jadi Koruptor
Orang Tua Curang Dalam PPDB, Menteri Muhadjir: Anak Dididik Jadi Koruptor

Jika orang tua berlaku curang, sama saja telah mendidik anaknya untuk menjadi koruptor

Baca Selengkapnya
Mendikbudristek Nadiem: Kita Kena Getahnya Karena Sistem Zonasi Setiap Tahun
Mendikbudristek Nadiem: Kita Kena Getahnya Karena Sistem Zonasi Setiap Tahun

Mendikbudristek Nadiem: Kita Kena Getahnya Karena Sistem Zonasi Setiap Tahun

Baca Selengkapnya
Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan
Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan

Pemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.

Baca Selengkapnya
KPAI Minta PPDB Zonasi Dievaluasi, Ini Alasannya
KPAI Minta PPDB Zonasi Dievaluasi, Ini Alasannya

Ia mengatakan pemetaan tersebut penting untuk memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan.

Baca Selengkapnya
Pimpinan MPR Sampaikan Polemik Sistem Zonasi PPDB, Jokowi Pertimbangkan Dihapus Tahun Depan
Pimpinan MPR Sampaikan Polemik Sistem Zonasi PPDB, Jokowi Pertimbangkan Dihapus Tahun Depan

Pertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).

Baca Selengkapnya
Kemendikbudristek: PPDB Sistem Zonasi Ubah Preferensi Terhadap Sekolah Elite
Kemendikbudristek: PPDB Sistem Zonasi Ubah Preferensi Terhadap Sekolah Elite

DIharapkan ada peningkatan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi dari tahun sebelumnya

Baca Selengkapnya
Sejumlah Sekolah di Jateng Ini Terdampak PPDB Sistem Zonasi, Rumah Warga Sampai Disulap Jadi Ruang Kelas
Sejumlah Sekolah di Jateng Ini Terdampak PPDB Sistem Zonasi, Rumah Warga Sampai Disulap Jadi Ruang Kelas

Beberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

Baca Selengkapnya
Mendikdasmen akan Evaluasi Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi
Mendikdasmen akan Evaluasi Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi

Abdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.

Baca Selengkapnya
Kaji Rencana Sekolah Gratis, Pemprov DKI Bakal Hapus KJP?
Kaji Rencana Sekolah Gratis, Pemprov DKI Bakal Hapus KJP?

Plt Kadisdik DKI Purwosusilo mengaku bakal akan konsekuensi jika rencana sekolah gratis diterapkan

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Siap Hapus PPDB Sistem Zonasi Tahun Depan, Asal ...
VIDEO: Presiden Jokowi Siap Hapus PPDB Sistem Zonasi Tahun Depan, Asal ...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui akan mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.

Baca Selengkapnya