Diprotes nelayan, ini alasan Undip beri gelar doktor ke Menteri Susi
Merdeka.com - Rencana pemberian gelar doktor honoris causa dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuai protes khususnya dari nelayan. Pihak Undip Semarang mengaku sudah melakukan pengkajian, pertimbangan dan tetap memutuskan bahwa Menteri Susi layak untuk menerima gelar doktor honoris causa yang akan diberikan Sabtu (3/12) besok.
"Mungkin orang bertanya, ini kan tidak lulus SMA. Oke, tapi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) diakui beliau masuk kategori 9, itu bukan barang gampang. Itu level tertinggi. Menetapkan standar kerja nasional, menjadi satu pelajaran penting melanjutkan melakukan perangkingan, bahwa orang hebat tidak harus selalu dari perguruan tinggi. Ibu Susi ada di kelompok itu," kata Rektor Undip Semarang, Yos Johan saat jumpa pers di Gedung Rektorat, Kawasan Kampus Undip, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (2/12).
Pihaknya mengaku telah melakukan penilaian secara akademik terkait kebijakan yang telah diambil Menteri Susi selama menjadi menteri. Mulai dari kebijakan tentang sisi kedaulatan dan keadilan di bidang kelautan dan kemaritiman.
-
Apa yang dikaji dalam disertasi Kombes Pol Yade Setiawan Ujung? Disertasi yang berjudul 'Evaluasi Kebijakan Operasi Aman Nusa II dalam Penanganan Covid-19 oleh Polrestabes Bandung,' karya Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung, menyoroti peran kritis Polri dalam mengimplementasikan strategi efektif yang mengintegrasikan keamanan dan kesehatan publik.
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Siapa Menteri Pendidikan setelah Kemerdekaan? Pasca kemerdekaan Indonesia, jabatan menteri saat itu beberapa dijabat oleh tokoh-tokoh yang kini namanya kurang populer di buku sejarah bahkan di telinga masyarakat.Seperti Menteri Pendidikan, mungkin banyak yang menganggap Ki Hajar Dewantara sebagai sosok utama di bidang pendidikan. Tetapi jangan salah, sosok Todung Sutan Gunung Mulia ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era Kabinet Sjahrir I dan II.
-
Dimana antropologi di Sumut diteliti? Antropologi melibatkan penelitian dan analisis tentang keberagaman manusia, baik di masa lampau maupun di berbagai kelompok etnis, suku, atau komunitas di seluruh dunia.
-
Siapa Gubernur Pertama Sumatra Utara? Jadi Gubernur Pertama sekaligus Ketua DPRD Sumatra Utara, Ini Sosok Putra Keturunan Batak Mandailing Namanya jarang dikenal banyak orang. Tetapi jasa besarnya memimpin Sumatra Utara pasca kemerdekaan patut diacungi jempol.
-
Kenapa Todung Sutan Gunung Mulia jadi Menteri Pendidikan? Berkat perhatiannya yang besar di dunia politik, pasca Kemerdekaan tepatnya dibawah pemerintahan Kabinet Sjahrir dirinya ditunjuk menjadi Menteri Pengajaran atau Menteri Pendidikan menggantikan Ki Hajar Dewantara.
"Cara menilai gelar doktor ini gelar akademik, maka dinilai secara akademik. Kami lakukan penilaian dari sisi akademik (metode dalam kebijakan) ini bukan karena menteri, tapi seorang mengambil kebijakan. Dimulai dari kedaulatan. Negara manapun, mempunyai laut besar, masalah kedaulatan penting. Lalu masuk sisi lain, keadilan. Keadilan ini dilihat bagaimana praktik perikanan dan kelautan," ungkap Yos.
Kemudian penilaian dari sisi yang lain, seperti melarang lobster dengan Permen Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan menangkap lobster dalam ukuran tertentu harus dilepas sesuai dengan metode. Selain itu juga kebijakan Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik alias cantrang karena berakibat pada kerusakan lingkungan.
"Sisi yang lain melanjut lagi sustainable, melarang lobster, jaring merusak adalah sesutu yang secara metode tidak terbantahkan, ini peduli pada lingkungan," ujarnya.
Kemudian, berdasarkan sudut pandang politik, kinerja Menteri Susi telah membangun kerjasama dunia internasional bahwa illegal fishing adalah musuh bersama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal ini nelayan.
"Dari segi politik, terbangun kesamaan dengan dunia internasional pikiran musuh bersama adalah illegal fishing. Lalu, titik terakhir kesejahteraan, ini metode akademik menjadi suatu hal yang keseluruhan dan ilmu pengetahuan, terutama perikanan. Lalu, konsistensi akademik dan aksi. Terbukti dalam praktik, peringatan, nilai tawar, nilai apresiasi pada nelayan, produk nelayan mulai tumbuh. Kami melihat sebagai hal yang akademik," bebernya.
Undip menurut Yos sesuai dengan peraturan mempunyai kewenangan memberi gelar kehormatan kepada seseorang. Namun, proses pemberian gelar tidak hanya begitu saja melainkan melalui tahapan yang tidak mudah untuk dilalui.
"Dari segi KUM, dimulai PP 52 2015 sebagian PTN Badan Hukum mempunyai kewenangan memberi gelar kehormatan. Lalu Permenristekdikti, Peraturan Rektor Undip 15 Tahun 2016, cukup melelahkan menyusun, masukan dari para guru besar. Mereka terdiri dari Prof Jamal, Prof Sudharto, Prof Indah Sulistiyowati, Retno Saraswati, Retno Anggoro, Prof Zainuri. Orang merangkum semua dibuktikan tidak hanya secara akademik. Di tingkat universitas, lalu senat akademik, setengahnya guru besar. Hasilnya menyetujui, lalu proses pembimbingan membuat pidato pengukuhan," terangnya.
Yos menambahkan jika pemberian gelar ini tidak semata-mata karena Susi Pudjiastuti adalah seorang menteri. Namun, segala langkah, kebijakan dan pertimbangan serta mengambil keputusan adalah sebagai tindakan ilmiah.
"Kami punya PIP (Pola Ilmiah Pokok), mensinergikan kedaulatan, kesejahteraan dan poros maritim. Melihat ada fenomena tokoh melihat itu, tidak setujui prosesnya tidak mudah. Yang diberikan bukan menteri, tapi sosok beliau dalam melakukan dan menerjemahkan, menganilisis, mengambil tindakan itu dianggap sebagai tindakan ilmiah. Maka, Ibu Susi juga diangkat sebagi alumni kehormatan Undip," pungkas Yos Johan.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut kisah seorang pengusaha kaya yang sempat tak lulus SMA karena dikeluarkan.
Baca SelengkapnyaPenangguhan gelar doktor terhadap Bahlil, ditangguhkan Universitas Indonesia setelah viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaNamun, di tengah tancap gas Prabowo melakukan sederet gebrakannya, ada saja perilaku para anggota kabinetnya yang memicu kegaduhan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaBeberapa bulan belakangan Universitas Sebelas Maret (UNS) diguncang isu dugaan korupsi Rp57 miliar. Tuduhan itu muncul usai gelar guru besar dua profesornya.
Baca SelengkapnyaDua guru besar UNS Surakarta tak terima gelar profesor mereka dicopot Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Keduanya mengajukan keberatan dan gugatan ke PTUN.
Baca SelengkapnyaPara nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.
Baca SelengkapnyaDewan Guru Besar (DGB) UI akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran proses pembimbingan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Program Doktor (S3)
Baca SelengkapnyaRektor Universitas Udayana diduga terlihat korupsi Dana Sumbangan Institusi mahasiswa baru seleksi Jalur Mandiri tahun 2018 sampai 2022.
Baca SelengkapnyaDia menyebut pencopotan gelar Profesor Kehormatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman harus dilakukan secara berhati-hati.
Baca SelengkapnyaDekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Budi Santoso dicopot dari jabatannya per 3 Juli lalu.
Baca SelengkapnyaAdwil Kemendagri Amran mengungkapkan ada yang spesial tahun ini dimana ada satu kepala dinas yang mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya.
Baca SelengkapnyaNurul mengaku banyak dimudahkan dalam perjalanan studinya hingga bisa meraih gelar Guru Besar.
Baca Selengkapnya