Ditetapkan Ridwan Kamil Sebagai Zona Kuning, Bupati Garut Protes

Merdeka.com - Bupati Garut, Rudy Gunawan protes pemetaan zona Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, penerapan zona tersebut malah memberikan stigma negatif kepada daerah dan bahkan membuat masyarakatnya stres.

Rudy menyebut bahwa zona yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Emil tidak bisa menjadi patokan.

"Meski ada peningkatan kasus, penentuan zona bukan jadi ukuran. Tak bisa disamakan seperti itu soal zona ini. Kayak di Garut kuning itu meski ada hitung-hitungannya, yang positif hanya di satu keluarga yang ada di satu kampung," sebutnya, Kamis (18/6).

Ia mengatakan bahwa pihaknya bisa melakukan pemetaan sendiri masalah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Garut. Labelisasi zona kuning yang dilakukan Emil, menurutnya malah merugikan Kabupaten Garut.

Ia menyebut bahwa Pemkab Garut sangat mampu untuk menangani masalah Covid-19. Namun meski begitu, ia mempersilakan jika kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap menerapkan zona dalam penyebaran virus Corona.

Selain itu, Rudy menilai bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mendorong percepatan pelaksanaan tes swab di Kabupaten Garut. Hal tersebut pun yang kemudian mendorong Pemkab Garut membeli alat PCR untuk bisa melakukan pengetesan.

Ia pun mengkritik bahwa pelaksanaan tes massal yang dilakukan di Desa Samida, Kecamatan Selaawi yang dianggapnya tidak efektif. "Sebenarnya tak perlu sampai segitu. Harus lebih efisien (dalam pelaksanaannya)," ujarnya.

"Di kami ini (Garut) terkendali dan persilakan masyarakat lakukan kegiatan. Mau new normal mau AKB (adaptasi kebiasaan baru), pokoknya jangan buat masyarakat stres," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman mengungkapkan bahwa kembalinya Garut menjadi zona kuning dari biru karena masifnya tes swab yang dilakukan. Sampel yang lebih banyak membuat kasus yang ditemukan terus bertambah.

"Meski zona kuning, tapi penyebarannya hanya di beberapa kampung. Yang lainnya bisa saja biru dan hijau," ungkapnya.

Meski demikian, Helmi menyebut bahwa penetapan Garut sebagai zona kuning diberikan tanpa dasar yang kuat, apalagi hingga saat ini tes belum dilakukan sampai 1 persen dari total jumlah penduduk Garut. Dengan adanya tes yang lebih masif, dasar menentukannya akan menjadi lebih kuat.

Hingga saat ini sendiri, ungkapnya, tes swab sudah dilakukan kepada 2000 orang warga dari target 3000 orang. Tes masif sendiri akan terus dilakukan untuk mengetahui kurva yang sesungguhnya, termasuk pola penyebaran Covid-19 di Garut.

"Dengan begitu, penanganannya dapat dilakukan lebih maksimal," tutupnya.