Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Doni Monardo Sebut Zona Merah di Daerah Penyelenggara Pilkada Berkurang

Doni Monardo Sebut Zona Merah di Daerah Penyelenggara Pilkada Berkurang Doni Monardo BNPB. ©2020 Merdeka.com/BNPB

Merdeka.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengungkapkan bahwa daerah menyelenggarakan Pilkada yang masuk kategori zona merah Covid-19, cenderung terjadi penurunan dibandingkan dengan daerah yang tidak melaksanakan pesta demokrasi tersebut.

Hal tersebut disampaikan Doni Monardo pada acara Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (2/10).

"Ternyata dari data yang terkumpulkan selama empat minggu terakhir, ada kecenderungan perbandingan zonasi merah antara kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada dan kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada, ini kita lihat datanya. Data daerah yang melaksanakan Pilkada justru ada penurunan jumlah zonasi yang berisiko tinggi dari 45 ke 29 kabupaten/kota. Sedangkan di daerah yang tidak ada Pilkada, justru terjadi peningkatan dari 25 ke 33 kabupaten/kota," kata Doni.

Doni menjelaskan, baik daerah yang melaksanakan Pilkada maupun yang tidak melaksanakan Pilkada sangat tergantung kepada ketaatan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dia pun yakin jika penyelanggaraan Pilkada 2020 ini akan bisa digelar dengn baik asalkan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pillada ditaati.

"Jadi daerah yang ada Pilkada maupun tidak ada Pilkada ini sangat tergantung terhadap protokol kesehatan, manakala aturan yang ada ditepati, ditaati dan dipatuhi dan mereka yang melanggar diberi sanksi, kita yakin pelaksanaan Pilkada bisa berjalan lebih baik lagi," ujar dia.

Data perbandingan zonasi risiko daerah yang melaksanakan Pilkada dan yang tidak melaksanakan Pilkada disampaikannya sebagai berikut. Pada 309 kabupaten/kota diantaranya 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) ditambah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada tetapi provinsinya melaksanakan Pilkada: pada zona merah tren jumlah berkurang dari 45 ke 29 kabupaten/kota; pada zona orange tren jumlah bertambah dari 152 ke 190 kabupaten/kota; pada zona kuning trend berkurang dari 72 ke 67 kabupaten/kota; pada zona hijau trend jumlah berkurang dari 40 ke 23 kabupaten/kota.

Sedangkan, lanujut Doni untuk 205 kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada maka hasil temuan pihaknya menunjukkan bahwa pada zona merah tren jumlah bertambah dari 25 ke 33 kabupaten/kota; zona orange trend jumlah fluktuatif cenderung konstan; zona kuning trend jumlah bertambah dari 42 ke 45 kabupaten/kota, dan zona hijau tren umlah berkurang dari 23 ke 12 kabupaten kota.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com (mdk/gil)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Aktifkan Desk Pilkada di Daerah
Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Aktifkan Desk Pilkada di Daerah

Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk Pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses Pilkada.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM: Di Banyak Daerah, Penyelenggaraan Pilkada Diwarnai Konflik
Komnas HAM: Di Banyak Daerah, Penyelenggaraan Pilkada Diwarnai Konflik

Konflik menjadi salah satu aspek yang tidak dapat lepas dalam kontestasi pemilihan umum.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Ungkap Jawa Wilayah Krusial di Pilkada 2024, Minta Polri dan TNI Jaga hingga Hari Pencoblosan
Menko Polhukam Hadi Ungkap Jawa Wilayah Krusial di Pilkada 2024, Minta Polri dan TNI Jaga hingga Hari Pencoblosan

Hadi menjelaskan, salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak.

Baca Selengkapnya
Jenderal Bintang Dua Klaim Kriminalitas di Jakarta Turun Jelang Pencoblosan: Mereka Mau Nyoblos Dulu Kali
Jenderal Bintang Dua Klaim Kriminalitas di Jakarta Turun Jelang Pencoblosan: Mereka Mau Nyoblos Dulu Kali

Seperti diketahui besok merupakan hari pemungutan suara secara serentak di seluruh Indonesia

Baca Selengkapnya
Menko Hadi Minta TNI, Polri dan BIN Harus Sakti Petakan Wilayah Potensi Konflik di Pilkada
Menko Hadi Minta TNI, Polri dan BIN Harus Sakti Petakan Wilayah Potensi Konflik di Pilkada

Jika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen Komisi II DPR Panggil Pj Gubernur untuk Pastikan Netralitas ASN di Pilkada 2024
FOTO: Momen Komisi II DPR Panggil Pj Gubernur untuk Pastikan Netralitas ASN di Pilkada 2024

Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Wamendagri: Pilkada Serentak Harus Wujudkan Demokrasi Sejuk dan Damai
Wamendagri: Pilkada Serentak Harus Wujudkan Demokrasi Sejuk dan Damai

Upaya menjaga demokrasi damai perlu dikoordinasikan hingga ke tingkat instansi terkecil sesuai hierarki kewenangan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PAN Blak-blakan Ada Strategi Politik Besar Pemerintah di Belakang Pilkada 2024
VIDEO: PAN Blak-blakan Ada Strategi Politik Besar Pemerintah di Belakang Pilkada 2024

PAN juga akan membahas sejumlah daerah yang masih belum menentukan pilihannya di Pilkada Serentak 2024

Baca Selengkapnya
Rapat dengan Bawaslu, Menko Polhukam Beri Tips Antisipasi Kerawanan Pilkada 2024
Rapat dengan Bawaslu, Menko Polhukam Beri Tips Antisipasi Kerawanan Pilkada 2024

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan kondisi politik hingga keamanan di dalam negeri dapat mempengaruhi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Menko Hadi Minta TNI-Polri Waspada Pelaksanaan Pilkada 2024: Biasanya Dua Kali, di Daerah dan MK
Menko Hadi Minta TNI-Polri Waspada Pelaksanaan Pilkada 2024: Biasanya Dua Kali, di Daerah dan MK

Pesan itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat Rapat Koordinasi Penyelenggara Pilkada Serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Petakan Kerawanan Pilkada Jakarta, Isu SARA Tertinggi
Bawaslu Petakan Kerawanan Pilkada Jakarta, Isu SARA Tertinggi

Bawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Baca Selengkapnya
Begini Hasil Pengamanan Selama Pilpres dan Mudik Lebaran di Indragiri Hulu
Begini Hasil Pengamanan Selama Pilpres dan Mudik Lebaran di Indragiri Hulu

Kapolres Inhu AKBP Dody Wirawijaya mengungkapkan hasil pengamanan selama Pilpres, Pemilihan Legislatif hingga mudik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya