DPR Desak Pemerintah Percepat Pengadaan APD untuk Tenaga Medis
Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta pemerintah mempercepat pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis maupun pasien di seluruh rumah sakit di Indonesia seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, saat ini kelangkaan APD masih menjadi masalah krusial di berbagai daerah. Kalaupun ada dipasaran, harganya sangat mahal sehingga kondisi tenaga medis saat ini kian terancam keselamatannya.
"Kami banyak menerima pengaduan dari berbagai pihak terutama pengelola rumah sakit dan tenaga medis yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan APD. Padahal, jumlah pasien positif terus mengalami kenaikan di berbagai daerah," kata Amin Ak melalui keterangan tertulisnya, Senin (6/4/2020).
-
Kenapa pakai masker penting? Masker bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut karena masker berfungsi sebagai penghalang fisik yang mengurangi kontak langsung antara droplets atau tetesan cairan yang keluar dari mulut dan hidung seseorang dengan orang lain.
-
Bagaimana cara menggunakan masker? Masker sebaiknya digunakan sekitar 1-3 kali seminggu, tergantung jenis kulit. Misalnya, masker clay cocok untuk kulit berminyak dan sebaiknya digunakan setelah toner. Sementara sheet mask bisa diterapkan setelah toner tetapi sebelum serum untuk memberikan hidrasi tambahan.
-
Siapa yang bisa menggunakan masker ini? Masker ini biasanya sesuai untuk kebanyakan jenis kulit, tetapi bagi mereka yang memiliki kulit sensitif, sangat disarankan untuk melakukan tes patch terlebih dahulu.
Dia mengatakan, pantauan di lapangan pihaknya di rumah sakit dan klinik saat ini kesulitan mendapatkan berbagai jenis APD mulai dari masker, sarung tangan, pelindung muka, kaca mata, pakaian pelindung medis, hingga sepatu pelindung.
Selain itu, yang juga masih sulit didapat para tenaga medis antara lain, alkohol, disinfektan, dan hand sanitizer yang merupakan hal penting untuk membersihkan diri dari virus.
"Harus ada terobosan agar semua kebutuhan tersebut tersedia dan terjangkau di lapangan. Para dokter dan tenaga medis yang berjibaku melawan Corona bukan hanya di rumah sakit-rumah sakit besar, namun hingga ke rumah sakit kecil di daerah bahkan klinik pribadi," katanya.
"Mereka sudah cukup lama mengeluhkan APD dan bahan-bahan pembersih medis tersebut," lanjutnya.
Oleh karena itu, kata Amin, produksi massal APD sudah sangat mendesak, bukan hanya untuk melindungi tenaga medis namun juga untuk menekan harga dipasaran yang melambung tinggi.
Dalam jangka pendek ini, Amin juga meminta pemerintah mengendalikan harga APD ke tingkat yang wajar agar pihak rumah sakit dan klinik mampu membeli untuk melindungi tenaga medis.
Selain mengandalkan perusahaan swasta dalam memproduksi APD, Amin juga meminta Kementerian BUMN untuk menugaskan sejumlah BUMN strategis dalam memproduksi APD ini.
Amin menyoroti BUMN Kimia Farma yang tidak memproduksi masker dan hanya mengandalkan pihak ketiga sebagai pemasok.
"Dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, tidak bisa lagi business as usual, namun harus bisa bergerak cepat karena kondisinya sudah darurat," katanya.
Amin juga mendesak Kementerian BUMN untuk menugaskan sejumlah BUMN strategis untuk memproduksi ventilator (alat bantu pernafasan) karena kebutuhannya saat ini sangat tinggi.
"Tidak perlu ventilator canggih, yang penting berfungsi baik dan bisa digunakan oleh pasien," lanjutnya.
Amin juga mendesak Kementerian Perindustrian untuk tidak lagi mengimbau namun 'memaksa' industri otomotif berpartisipasi aktif memproduksi ventilator, seperti yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat.
"Angka kematian tinggi, salah satunya karena minimnya ventilator yang dimiliki rumah sakit-rumah sakit di berbagai daerah. Sulitnya pasien positif Covid-19 bernafas memperburuk kondisi pasien sehingga meningkatkan angka kematian," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alkes dan obat-obatan.
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kasus penyakit katastropik mengalami peningkatan sebanyak 23,3 juta kasus di 2022.
Baca SelengkapnyaPencegahan ke luar negeri lima orang tersebut mulai berlaku enam bulan pertama dan dapat diperpanjang.
Baca SelengkapnyaDalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaKPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca SelengkapnyaSeorang dokter bernama M Ramadhani Soeroso viral di media sosial usai mengkritik manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan.
Baca SelengkapnyaMantan pejabat Kemenkes membocorkan ada perintah dari pimpinannya terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).
Baca SelengkapnyaRSUD Pirngadi Medan tak menampik dalam proses distribusi obat mengalami keterlambatan. Namun kini obat-obatan itu telah tiba di RSUD Dr.Pirngadi Medan.
Baca SelengkapnyaRSUD Tamiang Layang harus memiliki dokter sepesialis untuk penyakit-penyakit kritikal.
Baca SelengkapnyaGhufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.
Baca SelengkapnyaSeorang dokter bernama M Ramadhani Soeroso viral di media sosial usai mengkritik manajemen RSUD Dr. Pirngadi Medan lantaran ketiadaan stok obat di RS itu.
Baca Selengkapnya