DPR minta pemerintah awasi wisatawan asal 169 negara bebas visa

Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin meminta pemerintah mengawasi gerak gerik orang asing atau wisatawan yang tengah berkunjung ke dalam negeri. Hal itu mengacu kebijakan pemerintah terkait pembebasan visa kunjungan bagi wisatawan dari 169 negara yang sudah ditanda tangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diharapkan tim pengawasan orang asing yang dibentuk pemerintah mampu mencegah serta melakukan penindakan terhadap wisatawan yang melanggar aturan keimigrasian.

"Dengan dibentuknya tim pengawasan orang asing, semoga dapat mencegah dan menindak orang asing pelanggar aturan imigrasi," ujar Ade dalam Rapat Paripurna DPR ke-25 penutupan masa persidangan IV, tahun sidang 2015-2016‎ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4).

Namun hal tersebut belum cukup. Menurut Ade harusnya dibarengi dengan pola manajemen atau protokol keamanan jalur lintas negara.

"Selain itu, hal ini juga harus diikuti dengan protokol pengamanan terhadap NKRI," tuturnya.

Meski demikian, DPR mendukung diberlakukannya kebijakan tersebut untuk menggenjot jumlah wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.

"DPR mengapresiasi kebijakan pemerintah tentang pembebasan visa bagi warga negara dari 169 negara dan pembentukan tim pengawasan orang asing," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan pada 2 Maret 2016. Wisatawan yang berasal dari 169 negara penerima bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.