DPRD Investigasi Lebih Bayar Subsidi Transjakarta Senilai Rp415 Miliar

Merdeka.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz memastikan, akan melakukan investigasi terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait lebih bayar Pemerintah Provinsi DKI terhadap subsidi public service obligation (PSO) Transjakarta. Nilai lebih bayar yang ditemukan BPK pada tahun 2018-2019 senilai Rp415 miliar.

"Itu yang akan kita investigasi apakah salah asumsi di awal perhitungan, atau sebab-sebab yang lain," ucap Aziz, Kamis (15/7).

Sehubungan temuan terjadi pada rentang periode 2018-2019, Azis mengatakan, pihaknya belum bisa menyimpulkan permasalahan tersebut lantaran para anggota legislatif saat ini baru menjabat periode 2019-2024.

Kendati demikian, kata Aziz, agar kejadian lebih bayar tidak terulang kembali, Komisi B sebagai mitra PT Transjakarta akan meminta penjelasan yang bersangkutan.

"Akan kami evaluasi seluruh masukan dari BPK agar bisa diantisipasi ke depan jangan sampai terjadi lagi di Pemda DKI," pungkasnya .

Hanya saja, kondisi penularan Covid-19 semakin tinggi di Jakarta, Aziz belum menentukan waktu klarifikasi yang akan diminta oleh Transjakarta dan Pemprov DKI.

Sebelumnya, BPK merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester II 2020. Dalam ikhtisar itu ditemukan adanya kelebihan bayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap subsidi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) senilai Rp415.922 miliar.

Dijelaskan bahwa PT Transjakarta tidak memperhitungkan pemberian subsidi public service obligation (PSO) dengan pendapatan non tiket tahun 2018 dan 2019.

"Sedangkan pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan dibebankan dalam penghitungan biaya produksi PSO Rp415.922,80," demikian isi kutipan ikhtisar yang dikutip pada, Senin (12/7).

Pada 2018, PSO untuk Transjakarta berkisar Rp3,32 triliun. Sementara untuk 2019 sebesar Rp3,21 triliun.

Namun, dalam ikhtisar itu pula, BPK Jakarta tidak merinci mengenai lebih bayar Rp415.922,80 untuk anggaran PSO tahun berapa.

Yang jelas, saat merdeka.com mengonfirmasi hasil temuan BPK Jakarta, Direktur Utama PT Transjakarta, Sardjono Jhony Tjitrokusumo, mengatakan temuan itu tidak berarti adanya masalah serius. Sederhananya, rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti dengan cara mengembalikan kelebihan bayar, over pay.

"Enggak ada penjelasan apa-apa, karena itu kan temuan, ya ditindaklanjuti tentunya," ujar Sardjono kepada merdeka.com, Senin (12/7).

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan terjadinya lebih bayar bisa disebabkan jumlah estimasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, atau ada beberapa faktor lain yang tidak dapat diprediksi.

Mengambil kasus lebih bayar Pemprov terhadap Transjakarta, Mujiyono menjelaskan, nilai PSO ditentukan berdasarkan kajian rerata jumlah penumpang Transjakarta per hari, hingga per tahun. Estimasi penumpang juga diproyeksikan dengan melihat jumlah penumpang di tahun-tahun sebelumnya.

"Supaya orang pakai transportasi publik, karena itu kebijakan pemerintah, makanya harus disubsidi transportasinya. Itulah yang akhirnya menjadi hitungan angka-angka besaran subsidi transportasi," ujar politisi Partai Demokrat berlatar belakang konsultan keuangan itu.

"Ini kan plotting budget, estimasi budget, BUMD yang membawahi itu pasti minta sebesar itu," imbuhnya.

Estimasi bujet, kata Mujiyono, juga tidak sekadar berdasarkan estimasi jumlah rerata penumpang dalam satu tahun. Operator juga dipastikan akan menambah dana subsidi PSO sebagai antisipasi jika jumlah penumpang melebihi target.

Analoginya, jika dalam satu hari penumpang Transjakarta sebanyak 100 orang dalam satu tahun penumpang diperkirakan sebanyak 1.200 orang. Dengan begini, kata Mujiyono, biasanya operator mengajukan anggaran untuk subsidi melebihi 1.200 orang.

"Biasanya ditambahkan lagi sekian persen untuk antisipasi supaya kalau over sudah ready nih subsidinya," ungkapnya.

Dengan kebijakan pemerintah mengurangi mobilitas masyarakat, secara otomatis dana PSO ini akan lebih bayar karena jumlah penumpang lebih sedikit dari nilai yang sudah dialokasikan.

Jika demikian, uang sisa subsidi PSO harus dikembalikan ke kas daerah dengan mencantumkan keterangan pengembalian kelebihan subsidi, di neraca perimbangan.

Kemudian, muncul pertanyaan, temuan BPK tahun 2018-2019 namun baru dipublikasi dalam ikhtisar semester II 2020. Menurut Mujiyono, hal itu tidak menjadi soal.

"Enggak masalah, posisi duitnya itu ada di kas tersendiri sudah keluar dari APBD, subsidi transportasi penyertaan modal daerah itu pengelolaannya sudah berbeda setelah keluar APBD ditetapkan sekian kemudian dicairkan dipakai mau buat apa sudah bukan urusan APBD lagi," pungkasnya.