Dubes RI di Irak kesulitan dapat data WNI anggota ISIS
Merdeka.com - Duta Besar Indonesia untuk Irak, Safzen Noerdin mengaku sudah mendapat informasi terkait Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anggota ISIS. Namun, informasi tersebut tidak diperoleh dari pemerintah Irak, melainkan dari kepolisian, situs-situs yang dikelola ISIS juga media-media nasional dan internasional.
"Kami mendengarnya dari Kapolri bahwa sudah ada sekian yang berangkat, sekian sudah pulang. Kami juga suka melihat di media mereka sendiri. Kami juga sama dengan teman-teman disini lihatnya dari saltusalam dan ada beberapa medsos mereka yang aktif memberitakan. Tapi dengan pemerintah Irak tidak (ada informasi) sama sekali," jelas Safzen di kantor wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).
Safzen mengatakan, pihak Kedutaan Besar Indonesia di Irak menemui kendala untuk mendapatkan informasi terkait Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat kelompok ISIS.
-
Kenapa Indonesia tidak menarik pasukannya dari Lebanon? 'Prinsipnya, kami akan mengikuti keputusan PBB,' ujarnya, sambil menyatakan bahwa Kemlu RI dan TNI terus berkoordinasi untuk menyiapkan rencana kontingensi.
-
Di mana WNI dievakuasi ke? Pagi ini, saya menerima laporan bahwa mereka telah sampai di Suriah, melalui Damaskus dengan selamat.
-
Kenapa Irak matikan internet? Dilansir dari Smex, Selasa (8/10), pemerintah Irak pertama kali memutus internet pada Juni 2014, dengan alasan 'situasi keamanan luar biasa yang dialami Irak akibat kendali ISIS atas beberapa provinsi'.
-
Kenapa Jay Idzes tidak bermain melawan Irak? Ia hanya duduk di bangku cadangan karena kondisi fisiknya belum optimal setelah baru tiba dari Italia menjelang pertandingan.
-
Kenapa ISIS mengklaim bertanggung jawab atas penembakan? Kelompok Negara Islam atau ISIS, mengatakan mereka melakukan serangan pada hari Jumat (22/3) di Balai Kota Crocus, dan mengunggah bukti video.
-
Siapa saja yang tidak hadir di bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
"Kalau itu yang ditanyakan, saya boleh katakan sebenarnya lebih tahu orang Indonesia ketimbang saya di sana (Irak), karena sama sekali enggak bisa kita korek soal itu dengan pemerintah Irak," kata Safzen.
Menurutnya, pemerintah Irak selalu berdalih bahwa keterlibatan setiap individu, dari negara mana pun, dalam kelompok ISIS merupakan hak pribadi masing-masing. Safzen mengaku kedutaan besar Indonesia di Irak tidak mendapatkan data apapun terkait nama-nama WNI terlibat ISIS.
"Irak selalu katakan itu persoalan individu jangan hubungkan dengan negara. Mereka santun banget kalau bicara soal itu. Jadi kita lebih tahu banyak (soal ISIS) di Indonesia. Tidak ada data dan tidak ada satupun yang memberikan. Dan jangan coba-coba kita tanya ke ISIS-nya," ucap Safzen.
Terkait sikap pemerintah terhadap kehadiran ISIS, Safzen mengatakan, pihak Kedutaan Indonesia di Irak mengikuti semua kebijakan pemerintah.
"Itu kan sini (pemerintah) dong yang nentuin, kami kan di sana hanya kalau ada warga kita di sana yang dalam kesulitan kami akan bantu," ujar Safzen.
Safzen mengatakan, saat ini jumlah WNI di Irak cukup banyak, sekitar 1.000 jiwa. "Banyaknya di Kurdistan, salah satu wilayah regional yang ada di utara yang berbatasan dengan Iran. Mereka baik-baik saja," tutup Safzen. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jemaah yang nekat seperti menunaikan ibadah haji tanpa memiliki visa haji dan tasreh atau surat izin dari Kerajaan Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaKemenag Sulsel belum mendapatkan aduan dari keluarga maupun korban penipuan haji di layanan pengaduan.
Baca SelengkapnyaKPU akan hanya memeriksa hal-hal yang dipersyaratkan saja sebagai seorang calon presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan penyebab Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji akhirnya dibentuk.
Baca SelengkapnyaTercatat total 143 WNI berada di wilayah konflik Israel-Palestina.
Baca Selengkapnya59 WNI asal Banten dan Makassar diduga diamankan petugas haji Arab Saudi lantaran ketahuan menggunakan visa ziarah.
Baca SelengkapnyaSatu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.
Baca SelengkapnyaTidak terdeteksinya Harun Masiku di Kamboja berdasarkan hasil koordinasi dengan interpol yang dilakukan Divhubinter Mabes Polri.
Baca Selengkapnya