Dugaan pemalsuan gelar bangsawan, Dewan Adat Keraton siap diperiksa

Merdeka.com - Polda Jawa Tengah menggeledah sebuah tempat di Keraton Kasunanan Surakarta, Sabtu (15/4). Penggeledahan terkait dugaan pemalsuan sertifikat gelar kebangsawanan yang selama beberapa tahun terakhir diberikan oleh keraton.

Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya stempel, seperangkat komputer dan printer, blangko gelar kebangsawanan, satu bendel surat permohonan, serta dokumen terkait dengan penerbitan gelar kebangsawanan.

Kepada wartawan, salah satu petinggi Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta, Kanjeng Pangeran (KP) Eddy Wirabhumi mengakui telah memberikan gelar kebangsawanan dalam beberapa tahun terakhir.

"Pemberian gelar itu merupakan rangkaian dari upacara adat Tingalan Dalem Jumenengan. Harus diberikan kepada orang-orang yang berjasa kepada keraton," ujar Eddy, Minggu (16/4).

Pemberian gelar diberikan melalui acara wisuda sekaligus penyerahan surat kekancingan (sertifikat). Dia mengatakan, pemberian gelar atau kekancingan itu sudah berlangsung secara turun temurun.

"Itu tradisi keraton yang sudah turun-temurun. Gelar diberikan untuk orang dari luar keraton. Kita juga menaikkan gelar para abdi dalem keraton yang memiliki kinerja baik," katanya.

Namun karena sejak 2013 raja berhalangan dan tidak bisa mengikuti Tingalan Dalem Jumenengan, padahal pemberian gelar harus dilakukan, Dewan Adat akhirnya mengangkat salah satu putra PB XII, KGPH Puger sebagai pelaksana tugas raja.

Hal tersebut dilakukan agar persyaratan untuk penyelenggaraan upacara adat bisa lengkap. Persoalan apakah langkah ini melanggar hukum, itu harus diuji dan dibuktikan.

"Kami siap untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut," katanya.

Sebelumnya, kubu PB XIII melaporkan petinggi Lembaga Dewan Adat yang dituding telah memberikan gelar palsu kepada masyarakat. Kasus tersebut saat ini tengah ditangani Polda Jateng.