Eks auditor BPK ajukan JC atas kasus suap opini Kemendes PDTT

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli mengajukan Justice Collaborator kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan Ali dalam sidang kasus suap terhadap dirinya dan auditor Rochmadi Saptogiri terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Yang mulia, Pak Jaksa mohon izin, sebelumnya saya pernah mengajukan JC yang mulia Pak Hakim, oleh karena itu saya akan menyampaikan JC," ujar Ali di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (2/1).

Ali berharap agar JC yang diajukan sejak proses penyidikan tersebut bisa diterima oleh KPK atau majelis hakim.

Orang lain juga bertanya?

"Iya nanti kita lihat," ujarnya.

Diketahui, dalam kasus ini dua auditor BPK-RI Rochmadi dan Ali Sadli didakwa menerima suap. Rochmadi selaku auditor utama BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemendes PDTT didakwa menerima uang suap sejumlah Rp 240 juta. Uang tersebut disinyalir guna mempengaruhi pemberian opini WTP terhadap Kemendes PDTT atas laporan keuangan tahun 2015 dan semester I tahun anggaran 2016.

Sementara terdakwa lainnya, Ali Sadli didakwa menerima suap sebesar Rp 40 juta dari Kemendes PDTT melalui mantan Irjen Kemendes PDTT; Sugito dan kepala bagian TU, Jarot Budi Prabowo. Penerimaan suap diduga sebagai pengaruh opini WTP yang diberikan BPK terhadap Kemendes PDTT.

Atas perbuatannya itu, Ali Sadli dan Rochmadi didakwa dengan pasal 12 ayat 1 huruf a undang-undang Tindak Pidana KorupsiNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Ali juga didakwa menerima gratifikasi dengan total Rp 10.519.836.000. Dia didakwa Pasal 12 B undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.

Ali juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan melanggar Pasal 3 undang undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo pasal 65 ayat 1 KUHPidana. (mdk/rhm)