Emil segera lakukan kajian menyeluruh terhadap proyek Meikarta

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan sembilan orang tersangka, salah satunya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan perijinan (tata ruang, amdal, IMB) Meikarta adalah wewenang Pemkab Bekasi. Sementara, wewenang Pemprov adalah memberi rekomendasi tata ruang yang diajukan Pemkab Bekasi.

"Rekomendasi hanya untuk pertimbangan terkait peruntukan tanah. Dari 500 Ha yang direncanakan dan 143 Ha yang diajukan Pemkab, Pemprov Jabar di zaman gubernur terdahulu, sudah mengeluarkan rekomendasi untuk seluas 85 Ha," kata pria akrab disapa Emil di akun intagramnya, Selasa (23/10).

Emil menyatakan, dari kajian yang telah dilakukan, tak ada masalah administrasi dalam pengajuan 85 hektare.

"Dari kajian, sementara ini tidak ada masalah administrasi dalam pengajuan 85 Ha. Jika ada masalah suap menyuap pada izin-izin lanjutannya (IMB/AMDAL), maka itu adalah aspek pidana, sehingga Pemprov mendorong agar KPK menegakkan hukum dengan tegas dan adil," katanya.

"Sementara itu sebagai gubernur baru, saya akan secepatnya melakukan review dan kajian secara menyeluruh dan adil terkait menyikapi proyek ini di masa mendatang," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Meski demikian, pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, tetap berlangsung. Ribuan pekerja hingga kini masih aktif meggerakkan roda pembangunan sejumlah tower di kota modern itu.

Pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), tetap menargetkan serah terima 28 gedung apartemen dengan ketinggian 32 sampai 42 lantai kepada konsumen terlaksana pada Februari 2019.

Meikarta merencanakan 250.000 unit properti hunian utama dan 1.500.000 meter persegi ruang komersial utama yang terletak di koridor yang menghubungkan ibu kota Indonesia Jakarta ke kota Bandung, Jawa Barat.

Rencananya, di situ akan berdiri 100 gedung pencakar langit sekitar 35 lantai hingga 46 lantai. Total investasi mencapai Rp 278 triliun.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memastikan luasan lahan untuk proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, sudah memenuhi ketentuan untuk peruntukkan tata ruang.

"Kalau dari Kementerian ATR enggak ada masalah. Untuk 84 hektare (lahan) itu sudah sesuai," kata Sofyan, Jumat (19/10).