Emosi Bupati Alor ke Anak Buah Risma, Berujung Balik Badan PDIP

Merdeka.com - Sebuah video merekam kemarahan Bupati Alor, Amon Djobo, tersebar di media sosial. Saat itu, Amon terekam sedang memarahi dua staf dari Kementerian Sosial karena penyaluran bantuan untuk korban bencana.

Bahkan dalam video berdurasi 3.09 detik itu, Amon terdengar mengumpat Menteri Sosial, Tri Rismaharini dan membandingkannya dengan mantan Mensos, Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas Kementerian Sosial telah melangkahi pemerintah daerah. Sebab penyaluran malah melalui ketua DPRD Alor, bukan pemerintah daerah.

"Jangan pakai politik-politik model begitu," kata Amon dalam video itu.

Saat dikonfirmasi, Amon tidak mengelak atas video yang beredar. Dia menjelaskan, ketika itu staf dari Kementerian Sosial membawa bantuan untuk korban meninggal akibat badai Seroja, jumlahnya Rp15 juta per orang.

"Itu saya marah, datang lagi dia bawa nama Kementerian Sosial nah lu pi bagi sudah kenapa bawa datang ke kami. Kau pu menteri omong dengan Presiden bahwa bantuan kasi ke Ketua DPRD, pi di sana sudah to bikin apa ke kami, nanti pemerintah pusat pikirnya kami gubernur dan bupati ini juga hanya tidur-tidur saja tidak urus manusia, saya tiap hari di lapangan kok," kata Amon.

"Saya marah karena mereka langkahi pemerintah daerah, hanya karena kepentingan politik. Kita kerja ini bukan karena politik, ini bencana kemanusiaan bukan bencana politik."

Amon mengatakan, seharusnya Menteri Sosial mengetahui pola penanganan dan penyaluran bantuan. Dia khawatir di kemudian hari terjadi persoalan hukum, sehingga pemerintah daerah yang ditanya dan dimintai pertanggung jawabannya.

"Kalau ada persoalan di daerah siapa yang tanggung jawab kalau ditanyakan oleh KPK, penegak hukum seperti Kejari dan Kejati maupun kepolisian. Siapa yang tanggung jawab, pasti bupati," ucapnya.

Namun demikian, kata Amon, sebenarnya peristiwa dalam video itu sudah terjadi dua sampai tiga bulan lalu. Tetapi dia sendiri tidak mengetahui siapa yang merekam kejadian tersebut sampai akhirnya viral beberapa bulan setelahnya.

Beberapa pekan setelah kejadian itu, Amon ternyata bertemu langsung dengan Risma yang kebetulan ada kunjungan kerja ke Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, pada 4 Mei lalu. Amon menyelipkan permintaan maafnya saat mendapatkan kesempatan memberikan sambutan di acara yang dihadiri Risma.

"Saya punya doa itu diterima oleh Tuhan, Bu Menteri saya mohon maaf kalau tutur kata saya salah. Tapi itulah satu ada di Jakarta, satu ada di provinsi, satu ada di kabupaten kadang-kadang ada informasi yang saling tidak berpendapat," kata Amon, dalam video yang diunggah Tribuana Post ke Youtube dan dilihat merdeka.com, Rabu (2/6).

Dalam kesempatan itu, dia juga menyebut Risma sebagai tokoh nasional yang membanggakan. Terlebih ketika dia melihat sosok Risma saat memimpin Kota Surabaya.

"Saya bangga karena waktu pesawat Air Asia dinyatakan hilang, masyarakat saya juga satu yang mati. Ibu Risma bel sama saya tolong sampaikan. Jadi saya mohon maaf, saya pikir itu orang-orang berjiwa besar," ucap Amon Djobo.

Penjelasan Risma Soal Bantuan yang Bikin Bupati Alor Marah

Agar duduk persoalan dalam video tersebut jelas, Mensos Risma memberikan klarifikasinya. Risma menegaskan bantuan yang dibawa anak buahnya saat itu untuk PKH tetapi untuk korban bencana. Itu pula yang membuat bantuan harus cepat disalurkan.

Risma mengaku berusaha menghubungi pihak pemerintah maupun yang berwenang di NTT, namun terkendala karena jaringan telepon terganggu akibat bencana alam banjir Alor, Adonara dan Lembata serta di Sumba Timur.

"Jadi kalau bantuan untuk bencana gimana kita saat itu saya sendiri saya ngirim barang saat itu dari jakarta jauh, kita kepingin cepat kita kirim dari Surabaya, " ucap dia di Bandung, Rabu (2/6).

"Kalau dari Surabaya angkutan itu gratis kita tidak bisa masuk ke pulau itu. Saya hubungi bagaimana kondisi di sana karena hampir seluruh NTT (jaringan telekomunikasi terganggu), saya hubungi kepala dinas, staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," tuturnya.

Risma akhirnya berinisiatif untuk menghubungi Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek, untuk menanyakan kondisi terbaru sekaligus membantu menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.

"Saya masih ada WA-nya saya bisa tunjukan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun. Terus begitu barang tidak bisa masuk, beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu itu ada paket dari Dolog (depot logistik) yang ibu bisa ganti karena kita tidak bisa merapat bantuan karena cuacanya buruk," kata dia.

Usulan itu disetujui Risma. Sebab dia sangat yakin setelah bencana pasti banyak warga yang butuh bantuan dengan penyaluran cepat.

"Seperti itu, akhirnya ya sudahlah dibagi. Tidak ada (kepentingan apapun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," jelas Risma.

Sikap Bupati Alor Bikin PDIP Tarik Dukungan

Setelah video Amon memarahi staf Kemensos beredar, PDIP sebagai partai pendukung bersikap tegas. PDIP menyatakan menarik dukungan politiknya untuk Amon.

Keputusan PDIP tertuang dalam surat tertanggal 2 Juni 2021 yang ditujukan kepada DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Alor itu bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021, dengan perihal Pencabutan Rekomendasi dan Dukungan Kepada Bupati Alor. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Dalam surat itu, Amon Djobo dinilai tidak memahami tata kelola pemerintahan dalam hal koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke daerah, maka DPP PDI-Perjuangan telah melakukan evaluasi selama masa kepemimpinan Bupati Alor tersebut. Untuk itu demi kepentingan strategis partai secara umum PDI-Perjuangan memutuskan, DPP PDI-Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor, Pasangan Amon Djobo-Imran Duru.

Terkait keputusan PDIP mencabut dukungan, Amon mengaku belum mendapat pemberitahuan secara resmi baik lewat surat atau penyampaian langsung. Meskipun dia menilai sah saja PDIP bersikap demikian, Amon tetap menyesalkan keputusan mencabut dukungan dilakukan hanya karena video viral yang kejadiannya sudah beberapa bulan lalu.

"Saya belum tahu, saya belum dapat pemberitahuan resmi tentang pencabutan surat dukungan kepada kami. Tapi itu sah-sah saja kalau PDIP-Perjuangan mencabut dukungan," ungkap Amon.

Bupati dan Ketua DPRD Alor Tak Akur

Setelah video kemarahan Amon pada staf Kemensos beredar, terungkap fakta baru. Diketahui Amon punya hubungan tidak harmonis dengan Ketua DPRD Alor. Ketidakharmonisan itu pula yang memicu kemarahan Amon pada dua staf Kemensos saat menyalurkan bantuan. Hal itu diketahui berdasarkan surat yang dikirimkan Bupati Amon kepada Kemendagri pada 21 April lalu.

Ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Alor dengan Ketua DPRD Kabupaten Alor terjadi karena adanya miskomunikasi. Bahkan keduanya saling melaporkan ke kepolisian. Padahal saat maju Pilkada lalu, Amon diusung salah satunya oleh PDIP, dan ketua DPRD Alor merupakan kader PDIP.

Menyikapi polemik tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, mengaku sudah menyurati Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

"Iya (awal mula dari ketidakharmonisan). Sebab itu kita sudah layangkan surat ke Gubernur NTT untuk fasilitasi permasalahan Bupati Alor dengan DPRD Alor," kata Akmal kepada merdeka.com, Rabu (2/6).

Akmal menilai, kondisi tersebut sangat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor dan berpotensi menghambat pelaksanaan program-program pembangunan hingga pada akhirnya merugikan masyarakat Kabupaten Alor. Sebab itu, Akmal meminta Gubernur segera mengambil langkah-langkah dan fasilitasi.

"Penyelesaian dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama, kemudian memastikan program-program strategis nasional dan pelayanan masyarakat tidak terganggu," dalam surat tersebut.