Epidemiologist: Pelonggaran PSBB Berpotensi Memperpanjang Wabah Covid-19
Merdeka.com - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dianggap berpengaruh signifikan dalam menekan kasus maupun penyebaran virus corona (Covid-19). Jika kebijakan ini dilonggarkan, maka epidemi virus ini diprediksi bisa berlangsung hingga tahun 2024.
Epidemiologist Unpad, dr. Pandji Fortuna Hadisoemarto mengaku sudah melakukan pemodelan berupa membuat simulasi bagaimana covid menyebar di Jabar dengan berbagai skenario.
Menurut dia, kebijakan PSBB harus dilakukan secara ketat. Sebab hal ini bisa mempercepat habisnya wabah covid-19 dalam satu bulan. Tetapi kalau dilonggarkan sedikit saja, akan ada ledakan kasus yang besar.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kapan kasus Covid-19 meningkat? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Bagaimana cara mendapatkan keringanan PBB? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
"Yang pertama skenario dengan kondisi seperti sekarang, nampaknya walaupun PSBB berhasil menurunkan transmisi, tetapi masih ada sisa transmisi yang menyebabkan kita masih melihat ada kasus kasus baru setiap hari," kata dia saat siaran pers daring, Rabu (13/5).
"Kalau ini berjalan terus, kita berpotensi mengalami wabah ini sampai pertengahan tahun atau jawal tahun 2024. Jadi waktunya cukup lama, yang sakit bisa jutaan orang," sambung dia.
Kebijakan pelonggaran pembatasan sosial di Jawa Barat (Jabar) akan disesuaikan dengan tren kasus Covid-19 dan hasil kajian epidemiologi. Supaya relaksasi pembatasan sosial yang bertujuan agar aktivitas perlahan berjalan seperti biasa dan ekonomi mulai bergairah, bisa terukur.
Di sisi lain, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan segera memetakan kasus virus berdasarkan daerah saat PSBB tingkat provinsi berakhir. Sejauh ini, ada 63 persen wilayah Jabar yang memungkinkan untuk relaksasi atau pelonggaran PSBB. Sedangkan 37 persen wilayah lainnya masih perlu diwaspadai karena pergerakan data Covid-19 di daerah tersebut belum dinilai aman. Rata-rata berada di daerah perkotaan.
Berdasarkan evaluasi sepekan pemberlakuan PSBB Tingkat Provinsi, jumlah pasien Covid-19 di rumah sakit yang mengalami penurunan. Dari rata-rata 430 pasien pada April menjadi 350 pasien. Tingkat kematian juga dilaporkan turun. Dari rata-rata 7 pasien meninggal dunia per hari menjadi 4 pasien. Sementara tingkat kesembuhan naik hampir dua kali lipat.
"Bulan lalu kasus per hari 40-an. Minggu lalu menjadi 28, sekarang 21. Kalau minggu depan konsisten berada di bawah 20, kami akan mendefinisikan (Covid-19) terkendali, sehingga tinggal ditesting dan dilacak. Ekonomi pun berjalan dengan jaga jarak dan protokol kesehatan," ucap dia.
Oleh karena itu, katanya, kebijakan relaksasi pembatasan sosial harus diterapkan secara hati-hati dan penuh perhitungan dengan mengkaji semua aspek, mulai dari kesehatan, ekonomi, sampai sosial.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat juga diminta segera melengkapi vaksinasi Covid-19, khususnya pada kelompok berisiko.
Baca SelengkapnyaImbauan ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta lakukan pola hidup bersih dan sehat
Baca SelengkapnyaSaat ini, Omicron EG.5 mendominasi di tengah kenaikan kasus Covid-19.
Baca SelengkapnyaTerjadi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca Selengkapnyamengonfirmasi tren kasus mingguan Covid-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan.
Baca SelengkapnyaSejak 27 November sampai 3 Desember kenaikan sebanyak 30 persen.
Baca SelengkapnyaKemenkes meminta pelayanan kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19.
Baca SelengkapnyaKemenkes RI sudah mengirimkan vaksin Inavac ke Dinkes Sumsel.
Baca SelengkapnyaAhli epidemiologi molekuler membuat heboh dengan pernyataan muncul gelombang pandemi 2.0.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca Selengkapnya