Fadli Zon kritik Jokowi infrastruktur dibangun tapi anak Papua kurang gizi

Merdeka.com - Kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk yang menimpa belasan ribu anak-anak dan balita di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, seharusnya dijadikan bahan koreksi serius terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini.

Wakil Ketua Umum DPR Fadli Zon menilai pemerintah terlalu mementingkan pembangunan fisik dan lalai membangun sumber daya manusia di Papua.

"Kasus KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, yang telah merenggut korban jiwa 70 anak, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah. Apalagi, pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017. Kenapa penanganannya terlambat," kritik Fadli Zon, Rabu (26/1).

"Sejak pertengahan tahun lalu kita sebenarnya telah disuguhi data tingginya gizi buruk kronis yang menjangkiti 27,5 persen atau sekitar 6,5 juta anak Indonesia. Bukan hanya di Asmat, angka gizi buruk di Pulau Jawa juga masih tinggi. Di tengah pembangunan infrastruktur yang jor-joran, tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah," lanjutnya.

Menurut Fadli gizi buruk ini kenyataan di depan mata, sementara kebutuhan infrastruktur sifatnya jangka panjang. Pemerintah seharusnya segera mengubah haluan prioritas pembangunan sesuai dengan Nawacita untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur menurut saya telah membuat pemerintah abai persoalan-persoalan jangka pendek yang bersifat vital bagi masyarakat. Laporan Global Nutrition menunjukkan Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk, bahkan paling tinggi diantara negara-negara ASEAN lain. Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibanding Laos," beber Fadli.

Menurut Fadli, dalam jangka panjang tingginya angka gizi buruk ini akan mempengaruhi manusia Indonesia. Hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan. 95 Persen pembentukan otak anak terjadi pada seribu hari pertama kehidupannya, hingga usia 6 tahun.

Seorang balita usia 2 tahun, pembentukan otaknya sudah mencapai hampir 80 persen. Sehingga, jika ada balita mengalami gizi buruk, kalau tak segera diintervensi maka dia akan menjadi generasi yang hilang.

"Itu sebabnya, Bank Dunia menyebut dampak malnutrisi berimplikasi pada kehilangan 2-3 persen PDB Indonesia. Jika nilai PDB Indonesia atas Harga Dasar Berlaku (AHDB) mencapai Rp 12.406,8 triliun, maka kasus gizi buruk berpotensi memangkas hampir Rp 372 triliun. Jadi, implikasinya sangat besar bagi perekonomian kita di masa mendatang. Itu pula sebabnya sejak lama saya sekali lagi selalu mengingatkan, dahulukan pembangunan manusia Indonesia, bukan pembangunan jalan tol," kritik politikus Gerindra ini.

Dari data yang didapat Fadli, saat ini tenaga dokter yang ada di Kabupaten Asmat hanya 12 orang, plus seorang dokter spesialis. Lalu, dari 16 puskesmas yang ada, hanya 7 yang punya dokter. Jumlah tenaga medis dan prasarana kesehatan yang ada di sana sangat tak memadai memang, apalagi untuk menghadapi KLB.

"Sesudah penanganan KLB yang saat ini telah melibatkan berbagai stakeholder, termasuk TNI dan Polri, saya kira ke depan perlu dipikirkan bagaimana segera memperbaiki kebutuhan infrastruktur dasar kesehatan di Papua. Selain itu, karena penanganan gizi buruk tak bisa hanya dilakukan dengan memberikan makanan tambahan, perlu dipikirkan edukasi efektif pada masyarakat di sana. Rakyat Papua sangat membutuhkan infrastruktur air bersih, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur dasar ini mestinya didahulukan pemerintah," tutupnya. (mdk/ian)