Fadli Zon sebut demo 505 karena ada ketidakadilan dalam kasus Ahok

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, aksi 5 Mei yang dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan sejumlah ormas Islam dipicu adanya ketidakadilan penegakan hukum atas kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, jika keadilan kasus Ahok terpenuhi, umat Islam tidak akan menggelar demonstrasi.

"Coba mana pernah ada demo besar-besaran seperti 411, 212 saya enggak tahu yang sekarang berapa, itu kan karena ada sumbatan yang terganjal. Keadilan yang tidak tersalurkan. Kalau ada rasa keadilan saya kira enggak akan ada demontrasi ini," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/5).

Fadli melihat ada rekayasa dalam kasus Ahok. Untuk kasus penistaan agama biasanya mengacu pada fatwa MUI. Dan biasanya, terdakwa penistaan agama akan dituntut oleh hukuman pidana penjara paling maksimal. Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut Ahok dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

"Kemudian dalam kasus-kasus lain seperti Musadeq dan lain-lain itu dia menggunakan yang maksimal. Paling tidak itu 156a tapi yang sekarang kan diusahakan yang seminimal mungkin," ujar dia.

Masyarakat diklaim telah menyadari adanya keberpihakan hukum terhadap Ahok. Maka dari itu, kata Fadli, umat Islam menggelar aksi untuk mengawal sidang vonis Ahok agar berjalan adil dan profesional.

"Harusnya berjalan biasa saja sejak awal. Kalau sejak awal itu hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya pasti tidak ada demonstrasi," terang Fadli.