FUI: Ada wacana membalikkan sejarah kalau PKI korban tak berdosa
Merdeka.com - Ketua Forum Umat Islam (FUI) Muhammad al Khaththath menyampaikan PKI merupakan ajaran komunisme, ateisme yang menentang ajaran Allah SWT. Dia pun menyarankan kalau pemerintah mau membongkar kasus PKI harus dimulai dari tahun 1948.
"Saat itu bukan pemberontakan PKI di Madiun tapi proklamasi Republik Soviet Indonesia ini yang harus jadi perhatian kita," kata Ustaz Mak sapaannya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5).
Dia juga mengatakan PKI telah melakukan serangkaian tindakan kekerasan dan pembunuhan kepada para ulama dan aktivis Islam. Seperti banser dan NU di Jawa Timur yang telah melakukan tindakan pemberontakan kepada Presiden Soekarno dan membubarkan partai Islam seperti Masyumi.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Bagaimana DPR mendorong Polri untuk menuntaskan kasus FP? Selanjutnya, Sahroni terus mendorong Polri agar menuntaskan kasus ini dengan menangkap pelaku utama, yaitu FP.
-
Apa usulan Bamus Betawi tentang gubernur Jakarta? 'Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden,' kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Siapa yang meminta PPP fokus pada gugatan MK? 'Tapi saya sangat meyakini, Arsul tidak akan bisa mempengaruhi Hakim-Hakim MK yang terkenal memiliki integritas, jadi PPP jangan sampai menggantungkan nasib pada pertolongan Arsul,' lanjut Pengamat Politik yang identik sebagai Aktivis Nahdlatul Ulama tersebut.
Tak hanya itu, kata dia, pemberontakan antara aktivis Islam dan TNI adalah sungguh sebuah keniscayaan sebagai akibat dari ulah tindakan brutal PKI.
"Adanya wacana untuk membalik fakta sejarah, seolah-olah kader PKI dan simpatisan adalah para korban yang dianggap tidak berdosa. Hal ini adalah suatu hal yang salah bertentangan. Sehingga adanya upaya tuntutan kepada negara untuk meminta maaf dan kompensasi adalah suatu hal yang bersifat mengada-ada," ujar Uztaz Mak.
Atas dasar itulah, pihaknya meminta pemerintah tegas menangani masalah yang berkaitan dengan PKI. Bila pemerintah akan memulai membuka kasus PKI harus dimulai dari pemberontakan-pemberontakan PKI dari tahun 1948 bukan hanya setelah tahun 1965.
FUI juga meminta pemerintah merealisasikan pengerjaan UU No 27 tahun 1999 jo Pasal 127 a-g KUHP jo pasal 149 KUHP.
"Jadi mohon pemerintah menegakkan kembali aturan tersebut. Kemarin di Arya Duta justru umat Islam yang menolak simposium yang pro PKI dan acara di TIM dan menyanyikan lagu genjer-genjer justru dilindungi oleh PKI dengan alasan itu sudah ada izin tapi tidak dilihat subtansi kegiatannya," tutur dia.
Tak hanya itu, FUI juga meminta kepada Kementerian Pertahanan dalam membuat program bela negara, memasukkan kurikulum ideologi untuk menajamkan paham nasionalisme. Kemudian melibatkan ulama dan pesantren untuk dalam program bela negara.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Buku diterbitkan bertepatan gerakan melawan lupa 17 tahun aksi Kamisan terhadap 13 korban aktivis 97-98
Baca SelengkapnyaTidak sekedar dipecat, namun Firli kini sudah menyandang status tersangka atas dugaan suap.
Baca SelengkapnyaDalam konteks HAM, yang menjadi pijakan dijelaskannya yakni yang pertama memori kolektif korban dan kedua adanya kesamaan kronologis peristiwa.
Baca Selengkapnya"Secara umum maka penyidik terkait juga harus menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran, jangan sampai terulang."
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango mewanti-wanti tidak mau ada lagi "ikan busuk dari kepala".
Baca Selengkapnya"Mendesak kepada Sdr. Firli Bahuri untuk segera mundur dari jabatannya," kata kata Busyro Muqoddas
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mengingatkan Polri agar tidak asal tangkap seperti kasus Pegi Setiawan.
Baca SelengkapnyaKomisi III juga mengecam tindakan salah tangkap yang dilakukan polisi.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Nawawi Pomolango mewanti-wanti tak mau ada lagi "ikan busuk dari kepala"
Baca SelengkapnyaHakim sebelumnya menyatakan penetapan status tersangka Firli dilakukan Polda Metro Jaya sah secara hukum.
Baca SelengkapnyaRibka mengajak kader PDI Perjuangan dan aktivis ikut mendesak Presiden Jokowi memasukkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, pengungkapan tragedi Kudatuli diharapkan mampu menghilangkan kekuasaan yang menindas.
Baca Selengkapnya