Ganjar berang BRI wajibkan petani bayar administrasi Kartu Tani

Merdeka.com - Para petani di Jawa Tengah peserta program Kartu Tani dicetuskan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dikabarkan dibebani biaya pembuatan dan mesti menyimpan sejumlah duit sebagai saldo minimal di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ganjar pun mengancam siap menghentikan kerjasama dengan BRI bila hal itu terus berlanjut.

Mendapatkan kabar itu, Ganjar langsung menghubungi pihak BRI guna meminta klarifikasi. Dia menyatakan memang benar ada kekeliruan dari pihak BRI.

"Memang hari ini di koran keluar. Kartu tani dikenai biaya. Langsung saya telepon. Kena biaya bu? Sebentar pak saya cek. Kan saya sukanya data biar tidak terjadi fitnah. Akhirnya saya telepon kepada Dirut bank BRI," kata Ganjar kepada wartawan di Kantor Pemprov Jateng, Kota Semarang, Selasa (7/4).

Jika hal itu berlanjut, Ganjar sempat mengancam bakal memutuskan kerjasama pembuatan kartu dengan BRI. Padahal menurut dia, kartu tani dipakai buat memantau distribusi pupuk, benih, dan bantuan-bantuan dari Pemprov Jateng maupun pemerintah pusat demi kesejahteraan petani di seluruh Jawa Tengah.

"Jadi kalau umum pakai biaya administrasi. Ini saya mintanya enggak. Lha kalau enggak gratis putus aku. Putus ra popo. Jadi kalau tabungan itu ada biayanya. Yang satu ada saldo minimum yang kedua biaya administrasi. Saya sampaikan khusus untuk ini (kartu tani) tidak," ujar Ganjar.

Ganjar pun sempat memperlihatkan hasil komunikasinya dengan Dirut BRI, Djarot Kusumayadi, melalui pesan pendek. Dia meminta klarifikasi soal kutipan biaya administrasi dan aturan menyimpan saldo minimal dibebankan kepada petani.

"Jadi Pak Djarot tadi menyampaikan kepada saya, 'Pak Ganjar saya Djarot Kusumayadi dari BRI. Saya dapat info dari kepala biro bapak berita koran hari ini mengenai tentang kartu petani yang tidak menggembirakan. Saya memang bilang begitu. Untuk itu saya mohon maaf karena hal tersebut terjadi karena semata-mata karena kami alpa dalam mengubah standar tabungan pada sistem kami. Sehingga ada biaya administrasi kami. Dan saldo minimal menjadi beban petani ini tidak ada.' Jadi saldo minimal tidak ada, biaya administrasi tidak ada," ucap Ganjar sambil memperlihatkan bukti pesan singkat itu.

Ganjar memastikan biaya administrasi dan kewajiban menyimpan saldo minimal bagi petani peserta Kartu Tani tidak akan lagi terjadi. Bahkan Ganjar memperlihatkan permintaan maaf Dirut BRI kepada dirinya.

Berita Ganjar Pranowo lainnya, bisa dibaca di Liputan6.com

"Untuk itu kami mohon maaf dan hari ini parameter akan kami koreksi dan demikian laporan kami," tambah Ganjar.

Ganjar juga siap memanggil Dirut BRI bila tetap mengenakan biaya administrasi kepada petani peserta program Kartu Tani.

"Pak Djarot tadi menyampaikan kepada saya, bunyinya begini ini; 'Waktu itu di koran kan serem. Kami akan panggil.' Ya memang harus dipanggil. Pemerintahan ini biar semuanya on the track terus," tandas Ganjar.