Ganjar ingin polisi tangani kasus pemalsuan tanda tangan di KPID
Merdeka.com - Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyatakan sudah menindaklanjuti kasus pemalsuan tanda tangan terkait pencairan dana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng senilai Rp 1,4 miliar. Ganjar mengaku sudah mempertemukan Kasubag Umum KPID Jateng, Askuri (pelapor) dan Kepala Kesekretariatan (Kaset) KPID Jateng, Agus Hery Ariyanto (terlapor).
"Saya sudah telpon mereka dan ketemu langsung. Kalau nanti memang terbukti tanda tangannya dipalsukan ya kita akan lapor polisi," ujar Ganjar kepada wartawan di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/4).
Ganjar mengatakan Askuri dan Agus Hery sudah diperiksa tim inspektorat SKPD Prov Jateng sebanyak dua kali untuk mengklarifikasi kasus tersebut. Namun dirinya menuturkan belum mendapat hasil pemeriksaan itu.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Apa yang KPK setorkan ke kas negara? 'Mencakup uang pengganti Rp10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp29.9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp577 juta,' kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9), melansir dari Antara.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa tersangka korupsi timah yang terlibat dalam kasus ini? Video itu juga menampilkan tersangka korupsi timah yang menyeret suami artis Sandra Dewi, Hervey Moeis dan sosialita Helena Lim.
-
Siapa tersangka kasus korupsi timah? Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
Berita lengkap mengenai Ganjar Pranowo bisa diakses di Liputan6.com
"Hingga saat ini belum ada hasil, namun tidak menutup kemungkinan secepatnya," tambahnya.
Sementara itu, Askuri mengaku dirinya membawa sejumlah bukti pemalsuan tanda tangan serta berkas penting lain perihal keuangan KPID.
"Pertama saya diperiksa hari Kamis seminggu lalu, tapi saat itu ada yang kurang berkasnya. Dan saya diperiksa lagi hari Jumat. Dan jawaban saya sudah dicatat serta menjadi berita acara," ujarnya.
Dia berharap, tim inspektorat yang dibentuk Gubernur bisa segera secepatnya menyelesaikan dugaan pemalsuan tanda tangan pencairan keuangan KPID tersebut. "Harapan saya, semoga ini cepat selesai dan ditindaklanjuti," imbuhnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK memastikan tetap mengusut laporan IPW atas dugaan Ganjar terima gratifikasi
Baca SelengkapnyaJika berbicara hukum maka kuncinya adalah bukti, sehingga harus dibedakan dengan politik.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman mewanti-wanti jangan sampai laporan tersebut bermuatan politik apalagi sampai mengkriminalisasi Ganjar.
Baca SelengkapnyaSelama memiliki bukti, kasus dugaan gratifikasi tersebut harusnya tetap diselidiki.
Baca SelengkapnyaMahfud megungkapkan tidak terlalu tertarik mengikuti laporan itu lantaran kondisi politik saat ini
Baca Selengkapnyadiminta memberantas korupsi yang mengakar di provinsi tersebut lantaran banyak pejabat di sana terjerat KKN.
Baca SelengkapnyaPanji diduga memakai dana yayasan untuk kepentingan pribadinya.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, 'setruman-setruman' itu tak hanya diterima oleh Ganjar Pranowo namun ada beberapa media lain yang kena 'setruman' terkait Hak Angket.
Baca SelengkapnyaKPK akan memastikan terlebih dahulu perihal syarat-syarat untuk dilakukan penyelidikan.
Baca SelengkapnyaIPW melaporkan Ganjar ke KPK dalam kasus dugaan gratifikasi.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaPenunjukan 15 jaksa itu setelah berkas perkara diserahkan Bareskrim
Baca Selengkapnya