Gara-Gara Hoaks Pemilu 2019 Bakal Rusuh, Banyak WNI Kabur ke Luar Negeri
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengakui penyebaran hoaks masih menjadi ancaman serius terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang telah berencana pergi ke luar negeri sebelum hari pencoblosan karena termakan hoaks.
"Tadi saya cek berapa sih tiket sebelum Pemilu yang sudah terjual ke luar negeri, ternyata cukup banyak," ujar Wiranto dalam pidatonya di acara Penyerahan Sertifikat HKI dan Akta Pendirian Badan Hukum kepada Pelaku Ekonomi Kreatif di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4).
Hoaks atau berita bohong yang dimaksud menyebut bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 bakal rusuh. Sehingga tak sedikit masyarakat yang percaya dan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput serta pergi ke luar negeri mencari tempat aman.
-
Apa yang dilakukan Kapolri untuk mencegah penjualan tiket liar? Selain itu, pihak ASDP juga telah melakukan penambahan buffer zone untuk mengantisipasi antrean kendaraan yang hendak menyeberang dan juga telah menyiapkan pengaturan geofencing terkait sistem penjualan tiket. Hal itu dilakukan untuk menghindari penjualan tiket yang liar atau munculnya calo. 'Sehingga masyarakat bisa terbebas dari potensi penjualan tiket secara liar.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Kapan masyarakat harus punya tiket mudik? Karena itu, sebisa mungkin masyarakat sudah memiliki tiket pada H-1.
-
Siapa yang mudik? Tahun ini, diprediksi 123 juta orang akan melakukan perjalanan mudik.
-
Kenapa Kapolri menemukan rumusan baru untuk mudik 2025? 'Ini sudah bagus dan tentunya dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024. Maka tadi, didapatkan satu rumusan untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025,' kata Sigit.
-
Siapa yang terlibat dalam skenario tunda pemilu? Putusan ini menimbulkan dugaan bahwa ada rencana dari sekelompok tertentu untuk mengatur penundaan pemilu tersebut.
"Namun dengan segala cara kami meyakinkan di sisi keamanannya, bahwa jangan percaya hoaks," kata Wiranto.
Mantan Panglima ABRI meyakinkan masyarakat bahwa negara melalui aparat gabungan TNI-Polri mampu mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019 dengan baik. Pemerintah juga telah mendata indeks potensi kerawanan di seluruh Indonesia 6 bulan sebelum pencoblosan.
"Dan sudah kita coba netralisir, sehingga kerawanan itu di hari H kita harapkan mendekati zero, artinya apa, aman. Kami jamin para pemilih itu bisa aman dari rumah sampai TPS (tempat pemungutan suara). Itu jaminan keamanan," ucap Wiranto.
Batalkan Tiket ke Luar Negeri
Upaya pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa Pemilu 2019 aman terus dilakukan. Wiranto mengklaim, masyarakat yang semula berencana pergi ke luar negeri jelang hari pencoblosan mulai membatalkan tiket perjalanannya.
"Ada beberapa teman berencana ke luar negeri sebelum pencoblosan karena percaya hoaks dan takut. Tetapi banyak mereka yang sudah membatalkan diri. Kemarin di Jakarta saya juga sudah mengumpulkan pengusaha, saya jelaskan masalah ini, dan mereka membatalkan pergi ke luar negeri," katanya.
Hanya saja Wiranto tak menyebutkan secara rinci berapa jumlah masyarakat yang berencana ke luar negeri karena termakan hoaks soal keamanan Pemilu 2019. Pun sebaliknya berapa jumlah masyarakat yang telah membatalkan rencana perjalanannya ke luar negeri terkait ini.
"Kita nggak ngitung secara rinci. Enggak banyak. Rasionya kalau dibanding dengan 192 juta pemilih itu kecil sekali. Tetapi itu kita harus cegah, karena itu merupakan ancaman terhadap hak pilih seseorang. Sebenarnya itu melanggar hukum, makanya kemarin saya sampaikan, makanya (sebar hoaks) ancamannya UU Terorisme," ucapnya.
Dia mewanti-wanti masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap hoaks yang menyatakan Pemilu 2019 akan diwarnai kekacauan. Dia pun mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 yang telah diatur oleh konstitusi.
"Ini hak politik individu itu kan dijamin UU. Maka datanglah ke TPS, akan diamankan oleh aparat, pilih sesuai dengan aspirasinya, tidak takut ancaman, tidak takut dengan tekanan pihak manapun. Pilih dengan apa yang dipikirkan merupakan suatu pilihan yang benar. Jangan ada Golongan Putih. Golput itu merugikan diri sendiri maupun negara," kata Wiranto menandaskan.
Reporter: Nafiysul Qodar (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Gibran blak-blakan potensi kecurangan besar pemungutan suara di Malaysia.
Baca SelengkapnyaTim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran mengaku mengantongi bukti kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024 di Malaysia.
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca SelengkapnyaPeristiwa ini terjadi saat salat Idulfitri 1445 H di Lapangan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Rabu (10/4) lalu.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut kehadiran Ganjar di acara pelepasan PMI sebagai tamu yang diundang
Baca Selengkapnya"KPU harus mengawasi KPUD. Panwas mengawasi. Bawaslu mengawasi, rakyat turun tangan, gunakan kameramu untuk menjaga suara," kata dia.
Baca SelengkapnyaGanjar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera turun tangan mencari tahu kebenarannya.
Baca SelengkapnyaBagja mengatakan bahwa kasus hukum yang melibatkan tujuh orang mantan anggota PPLN Kuala Lumpur tersebut merupakan peringatan kepada PPLN lainnya.
Baca SelengkapnyaPenjelasan lengkap KPU soal TKI Taiwan yang sudah terlebih dahulu menerima surat suara Pemilu
Baca SelengkapnyaKPU Kota Denpasar telah lama memberikan sosialisasi soal pindah memilih tetapi masyarakat masih ada saja yang tidak mengetahui hal tersebut.
Baca SelengkapnyaPSU Kuala Lumpur dilakukan dalam satu hari dengan dua metode, yaitu kotak suara keliling (KSK) dan TPS.
Baca Selengkapnya