Gelar Aksi, Buruh Soroti Kasus Korupsi dan Pelanggaran HAM

Merdeka.com - Memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia 9 Desember dan Hari HAM 10 Desember, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) menyelenggarakan aksi demonstrasi dari Tugu Tani hingga Istana Kepresidenan. Buruh mendesak pemberantasan korupsi dan penuntasan pelanggaran HAM.

Humas aksi buruh, Dian Septi menegaskan bahwa kegiatan ini tidak ada indikasi mendukung atau menjatuhkan salah satu paslon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2019 mendatang. Dia merasa tidak ada harapan perubahan yang lebih baik kepada capres petahana, Joko Widodo maupun capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

"Latar belakang aksi ini adalah terkait situasi politik hari ini, di mana kami merasa tidak bisa menaruh harapan untuk perubahan yang lebih baik kepada partai peserta pemilu maupun calon presiden yang kini sedang bertarung," ujar Dian di sekitar kawasan Tugu Tani, Sabtu (8/12).

Ikatan buruh ini menilai hingga tahun ke-empat pemerintahan Joko Widodo, berbagai kasus pelanggaran HAM masih jauh dari upaya penuntasan. Berbagai upaya pemberangusan hak berpendapat, berserikat dan tindak kekerasan masih menjadi catatan serius hingga penghujung tahun 2018.

Selain itu, tindak pidana korupsi juga belum menunjukkan penurunan yang berarti. Beragam partai politik masih terjerat kasus korupsi. Kepala Daerah di berbagai tempat silih berganti terjerat korupsi.

Dalam aksi buruh terdapat perangkat aksi 100 balon bertuliskan tuntutan aksi. Selain HAM dan korupsi, hak-hak soal kesejahteraan pekerja pun diperdengarkan.

"Terkait hak-hak normatif buruh seperti upah layak nasional, penghapusan kontrak outsourcing, pemenuhan hak maternitas buruh perempuan dan hak normatif buruh lainnya," ujarnya.

KPBI merupakan serikat buruh gabungan dari Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia, Federasi Buruh Lintas Pabrik, Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK), Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia, Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Industri, Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh, dan Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek.

Aksi buruh ini telah mendapatkan izin dari Polda yang dilakukan satu minggu sebelumnya. Sementara biaya yang dikeluarkan untuk agenda ini adalah dari iuran anggota buruh.

Laporan: Devi Veviani