Gerindra Minta APBN-APBD Harus Tepat Sasaran untuk Mengatasi Pengangguran

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar pengimplementasian aggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus tepat sasaran.

"Gerindra berharap serapan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD harus tepat sasaran," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta dilansir Antara, Jumat (28/5),

Ia mengatakan itu saat menghadiri halalbihalal Partai Gerindra Sumatera Selatan di Kantor DPD Partai Gerindra, Palembang, Kamis (27/5).

Orang lain juga bertanya?

Dia mencontohkan APBN-APBD yang tepat sasaran adalah dengan menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran yang saat ini semakin meluas akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Karena itu proyek-proyek padat karya yang menyerap tenaga kerja harus menjadi prioritas pembangunan kita," ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan pada situasi pandemi COVID-19, semua kegiatan pemerintahan, ekonomi, kemasyarakatan, bahkan peribadatan menjadi sulit.

Bahkan, katanya, sampai pembangunan termasuk pengadaan barang dan jasa terhenti karena "refocusing" anggaran yang berasal dari APBD maupun APBN.

"Pada tahun 2020 tidak ada pengadaan barang dan jasa, akibatnya tidak ada belanja dan pembangunan. Perekonomian macet, kampus tutup, sekolah tutup, bahkan pasar dan mal tutup, tidak ada kegiatan ekonomi," katanya.

Namun dia menilai memasuki tahun 2021, suasana lambat laun mulai berubah dan pada tahun 2021 belanja pemerintah terhadap barang dan jasa mulai dilakukan.

Muzani mengatakan ada optimisme baru yang diharapkan bisa mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat karena pengadaan barang dan jasa sudah mulai dilakukan melalui tender.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu mengingatkan agar pengadaan barang dan jasa harus mengutamakan produksi dalam negeri agar perputaran uang dan barang bisa berputar lebih cepat.

"Ini sejalan dengan kampanye penggunaan produksi dalam negeri oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

Muzani mengatakan, impor produk asing hanya dimungkinkan pada barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri sehingga perputaran ekonomi dalam negeri akan lebih baik, karena arus produksi dan konsumsi berjalan produktif termasuk daya beli masyarkat yang meningkat.

(mdk/ray)