GIMNI berikan apresiasi atas program reformasi Bea Cukai
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, menyatakan bahwa program reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai telah membawa perubahan positif bagi institusi Bea Cukai. Salah satu perubahan yang dianggap positif adalah turunnya jumlah dispute penentuan klasifikasi jenis barang.
Jika sebelum reformasi yang digagas pada 2016, masih sering ditemukan dispute klasifikasi barang, maka setelah adanya reformasi kasus dispute hanya ditemukan satu kali saja. Hal ini tentunya karena Bea Cukai telah lebih melibatkan stakeholders dan membuka berkomunikasi dengan asosiasi dan Kementerian Lembaga terkait untuk menentukan kebijakan dalam menentukan klasifikasi barang.
Pernyataan di atas diperoleh saat Bea Cukai mengundang sejumlah asosiasi dalam acara Sarasehan Dampak Program Reformasi Bea Cukai Terhadap Industri Dalam Negeri yang diadakan pada hari Senin (21/05). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi turut menyampaikan update capaian program reformasi kepada para stakeholders serta juga menerima masukan dari para perwakilan asosiasi terkait penerapan kebijakan yang dibuat oleh Bea Cukai di lapangan.
-
Siapa yang memimpin Bea Cukai saat dibekukan? Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 untuk memperlancar arus barang demi mendukung ekonomi, setelah berkonsultasi dengan menteri dan mengevaluasi dari BPKP.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas di Bengkulu? Kesempatan ini pun dimanfaatkan Halim untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar kendaraan untuk aktivitas pembangunan infrastruktur dan sarana fasilitas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menggunakan BBM Subsidi.
-
Siapa yang mengapresiasi kinerja BPH Migas? Penghargaan yang diberikan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) ini merupakan bentuk apresiasi atas pengelolaan dokumen dan informasi hukum berdasarkan penilaian kinerja Anggota JDIHN.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk meningkatkan PAD? Pemerintah Daerah baru-baru ini diajak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
-
Apa yang dicapai Dirut Pertamina di G20? Nicke berhasil membawa tiga rekomendasi utama yakni Percepatan Transisi untuk Energi Berkelanjutan, Memastikan Transisi yang Tepat dan Berkeadilan dan Keterjangkauan Energi.
-
Mengapa BPH Migas mendapat penghargaan? Penghargaan yang diberikan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) ini merupakan bentuk apresiasi atas pengelolaan dokumen dan informasi hukum berdasarkan penilaian kinerja Anggota JDIHN.
Heru menyampaikan bahwa hal yang ditekankan dalam reformasi kali ini adalah penguatan integritas dan budaya organisasi. Selain itu, beberapa area lain yang juga tengah ditingkatkan kinerjanya adalah fasilitasi industri dan perdagangan, percepatan pelayanan, perlindungan masyarakat, dan optimalisasi penerimaan. Salah satu kegiatan besar yang juga tengah digalakkan Bea Cukai dalam reformasi kali ini adalah Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi.
"Sejak deklarasi pada 12 Juli 2017, hingga saat ini program PIBT telah meraih beberapa capaian di antaranya peningkatan tax base 57% per impor, peningkatan import tax 41% per impor, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri sebagai substitusi impor sekitar 30%, penurunan peredaran rokok ilegal, serta penurunan pasokan barang ilegal juga diharapkan dapat menambah produksi dalam negeri untuk mengisi permintaan pasar," ujar Heru.
Secara keseluruhan asosiasi selaku stakeholders Bea Cukai mengapresiasi reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai. Kebijakan dan program yang telah diluncurkan dianggap telah membantu industri dalam negeri berkembang serta melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang-barang impor yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Bea Cukai juga mendapatkan saran agar terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain guna menyelaraskan kebijakan yang telah dibuat oleh Bea Cukai.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejak awal tahun 2024,Ditjen Bea Cukai telah menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara Rp3,9 triliun.
Baca SelengkapnyaBea dan Cukai juga mengemban fungsi penting dengan memfasilitasi industri dan perdagangan dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPegawai Kementerian BUMN mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja menjadi 100 persen.
Baca SelengkapnyaKebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah bisa berupa mengubah tarif pajak dan retribusi.
Baca SelengkapnyaReformasi dan transformasi sektor BUMN telah menjadi bagian dari solusi.
Baca SelengkapnyaBahlil pun memastikan program hilirisasi tambang saat ini telah berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaDi tengah gejolak perekonomian dunia, ekonomi Indonesia mampu bertahan dengan didukung inflasi yang terkendali.
Baca SelengkapnyaHal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca SelengkapnyaAPBN hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat positif dari target yang ditentukan
Baca SelengkapnyaKinerja Bea Cukai belakangan menjadi viral dan disorot masyarakat
Baca SelengkapnyaHilirisasi nikel, yang menjadi fokus perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan akan dilanjutkan dalam kabinet Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.
Baca Selengkapnya