Golkar ingatkan TNI Polri ikut diboyong ke Ibu Kota baru

Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla kembali mewacanakan pemindahan Ibu Kota ke luar Jakarta. Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mendukung rencana tersebut.

Namun, politisi Golkar ini mengingatkan, sistem pertahanan harus pula diperhatikan apabila Ibu Kota Negara dipindahkan ke kota lain. Dia mengusulkan, pihak keamanan seperti TNI dan Polri dipindahkan pula pusat komandonya seiring pemindahan Ibu Kota.

"Mobilisasi saat ini memang agak sulit, jadi kalau dilihat dari pertahanan kita juga alangkah baiknya juga dipindahkan," kata Meutya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7).

Menurut Meutya, Ibu Kota Negara memang harus dipindahkan ke luar Jakarta. Faktor kemacetan menjadi alasan dirinya memberikan dukungan. Seorang Presiden saja, kata dia, sering terkena macet dalam perjalanan.

"Mobilisasi hal-hal penting sulit dilakukan, dari DPR saja mau kemana-mana susah, kadang-kadang ada satu keputusan yang harus cepat dibuat, bahkan mungkin Presiden juga masih terkena macet," ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Joko Widodo.

Dalam perbincangan dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini. Bambang pun memastikan, ibu kota tidak akan berada di Pulau Jawa.