Golkar minta publik sabar soal uji materi masa jabatan presiden dan Wapres

Merdeka.com - Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Hafiz Zawawi meminta publik bersabar terkait adanya upaya uji materi terhadap UU Pemilu terkait batas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden agar Wapres Jusuf Kalla dapat kembali maju di Pilpres 2019. Menurutnya, sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan Pasal 7 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 tetap demikian adanya.

Dia mengatakan dalam pasal 7 UUD 1945 itu tertulis Presiden atau Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan itu kemudian dituangkan dalam UU Pemilu.

"Dengan demikian kita tunggu saja dengan sabar keputusan MK tentang uji materi berkaitan dengan periode jabatan Presiden atau Wakil Presiden tersebut. Tidak perlu berpolemik yang akan menimbulkan kegaduhan berkepanjangan," ujar dia, dilansir Antara, Kamis (7/6).

Dia mengatakan sebaiknya jajaran Partai Golkar lebih berkonsentrasi dalam pemenangan Pemilu Legislatif 2019 yang merupakan tujuan strategis partai untuk mengukuhkan diri dalam pemerintahan dan kenegaraan 2019-2024.

Selain itu, seluruh kader dan caleg Golkar akan termotivasi jika Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dapat menjadi calon Wakil Presiden bagi Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

"Jika Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dapat menjadi Cawapres mendampingi Jokowi sebagaimana usulan pengurus daerah, tentu akan memberikan semangat dan motivasi para kader yang akan mendorong sinergi dan sinkronisasi antara pileg dan pilpres," katanya.

Sementara itu Anggota Majelis Etik DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar berpandangan permohonan uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden akan kecil kemungkinannya untuk dikabulkan MK. Sebab hal itu bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945.

"Kecil kemungkinannya uji materi untuk dikabulkan sebab bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945," jelas Rully.