Gubernur Aher ogah disalahkan terkait korupsi Stadion GBLA
Merdeka.com - Proses penyidikan kasus korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) terus digenjot. Beberapa tempat sudah digeledah, termasuk memeriksa saksi-saksi.
Dalam hal ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mengaku siap diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait kasus itu. Sebab, perkara itu terjadi di wilayah kerjanya, dan seorang tersangka merupakan pegawai negeri sipil, yaitu Sekretaris Distarcip Kota Bandung, Yayat A Sudrajat. Apalagi pemerintah provinsi pernah mengucurkan dana bantuan buat pembangunan proyek itu.
"Soal GBLA-kan bantuannya dari provinsi ya. Jadi wajar saja kalau ada keterangan dari Gubernur," kata pria akrab disapa Aher ini di Gedung Sate, Bandung, Kamis (30/4).
-
Kenapa Irjen Herry Heryawan disorot publik? Momen kelulusannya pun menjadi sorotan publik. Terlebih sosok Jenderal Polri ini dulunya adalah anak buah Ferdy Sambo.
-
Siapa yang diperiksa Polda Metro Jaya? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya hari ini, Jumat (20/10).
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa saja yang diperiksa polisi? Hari ini, tiga saksi diperiksa unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan, Jumat (23/2).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
Selama proses pembangunan stadion, Pemprov Jabar juga turut membantu anggaran pembangunan stadion bertaraf dunia itu. Hanya saja, Aher mengaku buta soal penggunaan dana bantuan itu.
"Kalau bantuan enggak saya tandatangani kan enggak jadi dong pembangunannya. Enggak ada BLA dong kalau enggak ada tandatangan. Sebatas itu," ujar Aher.
Namun, Aher menolak disalahkan dan disebut harus bertanggung jawab terkait kasus korupsi stadion GBLA. Sebab menurut dia penggunaan anggaran itu sudah di luar kendalinya.
Menurut Aher, seharusnya pengguna anggaran bisa lebih tertib dalam menggunakan duit maupun bantuan dari provinsi. "Yang bertanggung jawab kan yang menggunakan anggaran. Enak banget yang tandatangan pencairan Gubernur, terus yang menggunakan anggaran yang di bawah, tapi ketika salah Gubernur yang harus tanggung jawab," lanjut Aher.
"Kalau yang salah yang di bawah tapi yang tanggung jawab Gubernur, semua Gubernur akan masuk penjara dong," timpal Aher.
Kabar berembus Pekan Olahraga Nasional akan digelar di Jawa Barat terancam batal jika status bangunan itu masih bermasalah. Tetapi, Aher mengaku belum menerima hasil kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait Stadion GBLA.
"Yang jelas kepastiannya dulu lah. Apakah GBLA bisa digunakan atau tidak? Kalau bisa, ya sudah, berarti yang rusak kita perbaiki. Kalau tidak bisa, ya kita cari tempat lain untuk pembukaan PON. Sampai saat ini saya belum menerima infonya," tutup Aher.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ansar sudah diperiksa oleh penyidik terkait kasus tersebut di Mapolda Kepri, Sabtu (16/12/2023).
Baca SelengkapnyaTersangka diduga korupsi dana hibah yang mestinya untuk lembaganya sepanjang 2019-2021.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Dipanggil KPK, Diperiksa Dua Hari Setelah Pemilu
Baca SelengkapnyaJokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.
Baca SelengkapnyaAhyar pun mempertanyakan pernyataan Aspidsus Kejati Kalteng soal dugaan kesalahan prosedur dalam mengelola dana hibah.
Baca SelengkapnyaKorupsi juga dilakukan terkait proyek-proyek pembangunan di Pemprov Maluku Utara
Baca SelengkapnyaMudhlor tak bisa penuhi panggilan KPK tanpa keterangan yang jelas
Baca SelengkapnyaAnalisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.
Baca Selengkapnya"Ada 13-14 pertanyaan lah. Pemeriksaan paling efektif sekitar 3 jam. Lamanya karena hanya berdiskusi perkembangan situasi," ujar Ansar.
Baca SelengkapnyaDia mengapresiasi langkah tegas Bursa Efek Indonesia tersebut.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPegawai yang bertugas di Kantor Kecamatan Karangtengah itu ditangkap di rumahnya.
Baca Selengkapnya