Follow
Gubernur Ganjar Inspeksi Verifikasi Faktual PPDB di Semarang
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak proses validasi dan verifikasi data faktual pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di SMA Negeri 3 Kota Semarang, Kamis (2/7).
Satu persatu proses validasi dan verifikasi data faktual dicek oleh orang nomor satu di Jawa Tengah itu, dengan tujuan memastikan proses validasi berjalan lancar dan penerapan protokol kesehatan di sekolah tersebut.
"Sekarang kita mulai proses terus menerus. Saya hanya ingin memastikan, protokol kesehatannya disiapkan agar tidak berkerumun, serta proses verifikasi faktualnya juga harus ketat dengan harapan data yang masuk benar adanya," katanya.
-
Bagaimana TPN Ganjar-Mahfud mau gunakan bukti kecurangan? 'Nah saya enggak mau kita nanti kalau ke MK, ya walaupun saya setuju dengan Bu Mega kita bisa menang satu putaran, kalau at the end kita mesti ke MK, sengketa ini harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kita butuh bukti-bukti. Nah kalau teman-teman di daerah tidak mampu menyediakan bukti-bukti, tidak mampu membuat kita punya bukti-bukti yang cukup lengkap, jangan berharap kita bisa meyakinkan MK untuk mengabulkan permohonan kita,' Todung menandaskan.
-
Kenapa TPN Ganjar-Mahfud minta pendukung rekam bukti kecurangan? 'Kita ingin mengkoordinasikan semua kawan-kawan di daerah untuk bisa bersama-sama mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang ada. kita ini gampang mengatakan pelanggaran itu ada, tapi selalu abai dalam mendokumentasi pelanggaran ini,' tutur Todung di Media Center Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
-
Apa yang dilakukan Ganjar terhadap pungli di SMKN 1 Sale? “Dia kita bebastugaskan. Kemudian kita melakukan pengecekan dan minta (uang tarikan) untuk dikembalikan,“ kata Ganjar di sela kunjungan di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (11/7/2023) malam.
-
Kenapa Ganjar melarang pungli di sekolah? Ganjar berulang kali menegaskan agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu.
-
Bagaimana cara memastikan seluruh guru terlindungi? Dirinya menambahkan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sangat bermanfaat ini perlu dioptimalkan bersama untuk memastikan seluruh guru, dosen dan tenaga kependidikan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
-
Siapa yang memastikan tidak ada penahanan ijazah di sekolah negeri? Ganjar mengatakan, sekolah negeri dipastikan tidak ada yang melakukan penahanan ijazah lulusan. “Kalau sekolah negeri saya pastikan beres besok pagi,“ lanjutnya.
Ganjar menyebutkan seluruh guru di SMA/SMK se-Jateng dioptimalkan dalam proses pemeriksaan itu sehingga tidak ada lagi unsur manipulasi, kebohongan, asli tapi palsu, dan sebagainya.
"Kami ingin menciptakan integritas, jadi kalau ada yang mengatakan PPDB di Jateng lama dan terkesan bertele-tele, itu sebenarnya tidak benar. Kami sedang berhati-hati soal ini," ujarnya.
Ganjar mengungkapkan sudah ada temuan pelanggaran PPDB sejak awal pendaftaran serta temuan-temuan pelanggaran soal integritas.
"Temuan sudah ada, jumlahnya saya belum mendapat laporan. Kalau yang awal-awal kita kasih peringatan, tapi kalau temuannya saat validasi dan verifikasi ini, kami sudah berkomitmen dengan jelas. Mohon maaf, kalau nanti terdapat pelanggaran, kami coret langsung," tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Jumeri mengatakan setelah penutupan PPDB 2020 maka pihaknya akan menggelar koordinasi dengan cabang dinas dan kepala sekolah.Tahapan selanjutnya verifikasi fisik pada 1-8 Juli 2020.
"Karena saat verifikasi ini siswa atau orang tua siswa harus hadir membawa bukti fisik, maka kami akan atur agar tetap menggunakan protokol kesehatan. Jaga jarak, pembagian jadwal dan berbagai kebutuhan lainnya akan kami siapkan," ujarnya.
Ia menegaskan apabila pada saat verifikasi data itu ditemukan ketidakbenaran maka calon siswa akan dicoret.
Dia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila terjadi kecurangan.
"Kami minta masyarakat membantu melaporkan apabila ada indikasi kecurangan. Pasti kami cek, dan kalau terbukti benar curang, langsung kami coret," katanya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ganjar menyebutkan, tidak akan segan-segan langsung mencopot kepala sekolah yang terindikasi memberatkan siswa dan orang tua siswa dengan melakukan pungli.
Baca Selengkapnya
Ganjar Beberkan Sistem Pencegahan Korupsi yang Dibangun Selama 2 Periode di Jateng
Baca Selengkapnya
"Nilai integritas ASN yang saya pimpin naik tinggi sekali korupsi bisa kita tekan," kata Ganjar
Baca Selengkapnya
Kejari Depok mencurigai ada dugaan tindak pidana korupsi dalam manipulasi persyaratan administratif.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo tegaskan tidak akan ada lagi kejadian sekolah menahan ijazah lulusan atas dasar tunggakan pembayaran atau apapun alasannya
Baca Selengkapnya
Kepala Sekolah SMKN 1 Sale sudah dibebastugaskan dari jabatannya setelah terbukti menarik pungli dari siswa.
Baca Selengkapnya
Permintaan itu ia tolak mentah-mentah meski datang dari teman hingga kerabat.
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca Selengkapnya
Plh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Ade Afriandi menjelaskan praktik ini dilakukan oleh pihak sekolah. Artinya, siswanya tidak tahu menahu.
Baca Selengkapnya
Polisi turun tangan mengusut dugaan pemalsuan yang dilakukan peserta PPDB.
Baca Selengkapnya
Pungutan atau infak pembangunan musala itu dilakukan pada tahun 2022. Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar.
Baca Selengkapnya
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca Selengkapnya