Gus Ipul : Penutupan lokalisasi Guyangan Nganjuk, amanat para kiai

Merdeka.com - Dalam safari kampanyenya ke Nganjuk, Rabu (25/4) malam, Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bercerita tentang penutupan lokalisasi-lokalisasi di Jawa Timur, salah satunya Guyangan Nganjuk.

Di hadapan elemen masyarakat Nganjuk, Gus Ipul menceritakan sejak pertama terpilih memimpin Jawa Timur Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dipesani oleh para kiai. Apa itu? Yaitu dengan mendatangkan pertolongan dari Allah SWT. Karena Jawa Timur memiliki problem yang kompleks, namun kewenangan dan anggarannya terbatas.

"Caranya dengan dua hal. Pertama, memperkuat pendidikan madrasah diniyah (madin). Karena selama ini, madin dinilai kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, dengan menutup lokalisasi-lokalisasi di Jawa Timur," katanya saat menghadiri acara silaturahmi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Tanjunganom, Nganjuk, Rabu (25/4).

Di hadapan para kiai, muslimat, dan fatayat NU Nganjuk, Gus Ipul menyebutkan sejak 2011, keduanya berhasil menutup sekitar 47 lokalisasi di Jawa Timur.

"Tentunya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat," tuturnya. Selain lokalisasi Dolly sebagai yang terbesar di Asia Tenggara, Gus Ipul bersama Pakde Karwo berhasil menutup eks lokalisasi Guyangan, Bagor, Nganjuk.

Dengan menggunakan pendekatan yang persuasif, Gus Ipul menerjunkan kiai IDEAL (Ikatan Dai Lokalisasi). Sementara, surat edaran Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang ditujukan kepada Bupati Nganjuk perihal penanganan dan pasca penutupan lokalisasi sampai akhir tahun 2014.

Selain itu, Gus Ipul juga mengaku mendapat pesan dari kiai, bila terpilih nanti untuk menerapkan perubahan berkelanjutan pada tatanan pemerintahannya. Artinya, nilai-nilai atau program lama yang bagus pada periode sebelumnya dilanjutkan. Sementara, gagasan baru yang lebih baik bisa diterima dan dipertimbangkan.

"Salah satu yang menjadi komitmen kami adalah menggratiskan pendidikan menengah atas. Untuk di SMA/SMK, yang sekarang jadi tanggung jawab pemerintah provinsi, akan kami gratiskan berkelanjutan," jelasnya. (mdk/hhw)