Hakim tolak permohonan praperadilan kasus mobil listrik Dahlan Iskan

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini, Selasa (14/3) menggelar sidang praperadilan yang diajukan oleh Dahlan Iskan. Mantan Menteri BUMN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ditetapkan tersangka, atas kasus korupsi pengadaan 16 unit mobil listrik mikrobus serta eksekutif bus pada PT BRI (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina (Persero).

Sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal I Made Sutrisna, berlangsung selama hampir satu jam. Para termohon dan pemohon dengan seksama mendengarkan bacaan berkas keputusan. Dalam keputusannya, hakim menolak praperadilan Dahlan Iskan.

"Menyatakan eksepsi dari pemohon tidak dapat diterima. Kemudian dalam pokok perkara, menolak praperadilan untuk seluruhnya dan membebani biaya perkara kepada pemohon," ujar Sutrisna dalam membaca berkas keputusan di PN Jaksel.

Dalam keputusan tersebut, hakim menilai kalau Dahlan Iskan telah terbukti bersama pemilik PT Sarimas Ahmadi Pratama yang melakukan kerjasama pembuatan prototipe mobil listrik untuk keperluan APEC 2013 melakukan korupsi.

"Penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon mengacu pada putusan terdakwa Ahmadi yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan itu disebutkan bahwa Ahmadi melakukan perbuatan korupsi bersama sama dengan Dahlan Iskan, dan diputuskan juga seperti itu dalam putusan kasasi itu bahwa Ah melakukan perbuatan bersama-sama," bebernya.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, menetapkan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan 16 unit mobil jenis elektrik mikrobus serta elektrik eksekutif bus pada PT BRI (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina (Persero).

Penetapan tersangka tersebut dibenarkan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Richard Marpaung, kalau surat perintah penyidikannya itu pada 26 Januari 2017.

"Pak DI ditetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan 16 mobil listrik oleh Kejagung RI, surat pemberitahuannya itu 31 Januari kemarin," terang Richard Marpaung, Rabu (1/2).

Perlu diketahui, proyek pengadaan 16 mobil listrik diduga merugikan negara senilai Rp 32 miliar di tiga BUMN. Saat masih menjabat sebagai Menteri BUMN pada 2013 silam, Dahlan meminta PT BRI, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Pertamina untuk menjadi sponsor pengadaan mobil listrik guna mendukung KTT APEC di Bali.

Setelah proyek itu rampung dikerjakan, 16 mobil listrik berjenis electric microbus dan electric executive bus itu rupanya tak dapat digunakan karena tidak dibuat sebagaimana mestinya. Mobil itu hanya diubah pada bagian mesin sehingga fungsi mobil tidak optimal. Hasil uji di ITB menyatakan bahwa pembakaran bahan bakar di mesin tidak optimal dan mengakibatkan mesin cepat panas dan turun mesin.