Hasil Survei BPS: Penyelenggaraan Haji 2019 Sangat Memuaskan

Merdeka.com - Kementerian Agama meraih indeks kepuasan tertinggi atas penyelenggaraan ibadah haji 2019. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) indeks kepuasan penyelenggaraan haji mencapai 85,91 persen atau sangat memuaskan.

Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan jemaah haji menyatakan persentase indeks kepuasan terhadap penyelenggaraan haji tahun ini meningkat 0,68 persen.

"Hasil indeks kepuasan jemaah haji pada 2018, 85,23 persen di tahun ini meningkat 0,68 persen menjadi 85,91 persen," ujar Suhariyanto saat menggelar konferensi pers di kantor BPS, bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Jakarta, Kamis (17/10).

Suhariyanto mengatakan, aspek penilaian terhadap survei tersebut mencakup tujuh variabel. Meliputi pelayanan petugas haji, pelayanan ibadah, pelayanan transportasi bus, pelayanan akomodasi, pelayanan katering, pelayanan kesehatan, dan pelayanan lain-lain.

Dari tujuh variabel, persentase kepuasan tertinggi ada pada pelayanan transportasi bus salawat. Pelayanan itu mendapat kepuasan 88,05 persen dari jemaah.

Setelah pelayanan bus salawat, nilai kepuasan dengan persentase tinggi adalah pelayanan ibadah dengan angka 87,77 persen; petugas katering 87,72 persen; pelayanan petugas haji 87,66 persen; dab pelayanan bus antar kota 87,35 persen.

"Kemudian ada pelayanan hotel 87,21 persen, dan lain-lain 85,41 persen," ujarnya.

Kendati demikian, tingginya indeks kepuasan jemaah bukan berarti tidak ada kekurangan selama pelaksanaan haji berlangsung. Masih ada catatan yang perlu ditingkatkan oleh Kementerian Agama sebagai regulator pelaksanaan haji.

Semisal saat jemaah bermalam di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, pelayanan katering mendapat usulan agar ditingkatkan dari segi kecukupan porsi.

"Pelayanan katering di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) mengalami perubahan indeks. Pada 2018 indeks kepuasan atas kecukupan porsi sebesar 90,51 persen sementara 2019 turun 0,39 persen menjadi 87,40 persen," kata dia.

Penurunan itu dirasa wajar mengingat pemerintah Indonesia tidak memiliki otoritas penuh terhadap pelayanan katering di wilayah Armuzna.

Selain pelayanan katering, ketersediaan tenda di wilayah Armuzna tidak memiliki persentase besar karena pemerintah Saudi Arabia turut andil mengatur di dalamnya.

"Untuk tenda di Armuzna 76,92 persen," ujarnya.

Atas hasil itu, Suhariyanto mengucapkan apresiasi kepada Kementerian Agama.

"Indeks ini indeks tertinggi sejak 2010," katanya.