HUT TNI ke-71, harus jadi momentum penguatan netralitas
Merdeka.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki usianya ke-71. Di umur yang tak lagi muda penguatan netralitas TNI dalam berpolitik ini dipertaruhkan. Apalagi adanya figur Agus Yudhoyono yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.
Untuk diketahui, Agus Yudhoyono yang merupakan putra mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menjadi Komando Resimen Korps Taruna Akmil pada 1999 dan mantan Pasiops Yonif Linud 305/Tengkorak.
"Fenomena Agus Yudhoyono maju dalam Pilgub DKI Jakarta, harus dicermati untuk memastikan personel TNI tetap netral dalam pesta demokrasi," kata Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Pajajaran Muradi.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Apa yang dilakukan TNI dan Polri di Jateng untuk menjaga netralitas? Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
-
Dimana TNI dan Polri di Jateng berikan arahan netralitas? Sebanyak 204 Babinsa Kodim 0712 diberikan arahan di Gedung Dadali, Kompleks Pemerintah Kabupaten Tegal.
Dia mencermati, TNI memang tidak lepas dari jiwa korsa militer yang sangat kuat. Dia menyebut, Agus memang menjadi magnet di institusi TNI meski secara resmi mengundurkan diri dari kesatuannya.
"Keberadaan calon berlatar belakang militer mengindikasikan akan tetap memanfaatkan jaringan TNI baik secara langsung maupun lintas angkatan," ungkapnya.
Dia mengatakan, TNI harus memanfaatkan momentum HUT TNI ini untuk tetap beririsan dengan penguatan masyarakat sipil demokratis. "Salah satu yang dapat dilakukan oleh pimpinan TNI adalah dengan melakukan pengawasan terintegrasi dengan kepentingan publik," ujarnya.
"Irisan antara penguatan demokrasi dengan profesionalisme TNI ada pada bagaimana internal TNI mampu mengimplementasikan apa yang menjadi kehendak sipil dalam tata kelola pemerintahan sipil demokratik," kata dia melanjutkan.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arahan tersebut sesuai dengan perintah Panglima TNI Laksamana, Yudo Margono agar Agus menjaga dan menjunjung tinggi netralitas prajurit jelang tahun politik .
Baca SelengkapnyaCalon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memaparkan visi-misi saat menjalani uji kelayakan dan uji kepatutan
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca Selengkapnya"TNI harus netral dulu. Baru nanti melangkah yang lainnya akan lebih mudah," kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Brigjen TNI FX. Giyono saat pembekalan kepada prajurit TNI di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih.
Baca SelengkapnyaAndika mengatakan semua institusi aparat negara, baik itu TNI, Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu
Baca SelengkapnyaPentingnya menjaga netralitas TNI selama periode kampanye dan Pemilihan Umum.
Baca SelengkapnyaPanglima meyakini jika para purnawirawan tersebut tidak untuk mengajak para prajurit TNI aktif untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaMenurut Panglima Yudo, kuncinya TNI harus kuat dan tak mudah terpecah-pecah.
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaNetralitas, tegas Pangdam, merupakan sebuah komitmen yang jelas, dan tak bisa ditawar.
Baca Selengkapnya