ICW bikin sistem pembelajaran antikorupsi bisa diakses via online
Merdeka.com - Indonesia Corruption Wacth (ICW) meluncurkan sistem pembelajaran antikorupsi secara online yang diberi nama Akademi Anti Korupsi. Peluncuran Akademi Antikorupsi dilakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam sambutannya, Koordinator ICW, Adnan Topan, mengatakan Akademi Antikorupsi merupakan upaya membangun satu konsep pendidikan yang diakses setiap orang. Secara khusus menyasar anak muda dengan batas usia batas 25 yang haus antikorupsi.
"Itu alasan satu pendekatan baru juga cara kami untuk merespon teknologi. Sekarang tidak lagi pada pendekatan face to face karena sangat mahal dan geografinya sangat luas," ucap dia, Kamis (19/4).
-
Siapa yang membuka Sosialisasi Antikorupsi di Pasuruan? Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo membuka langsung Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK di Gedung Gradika, Pasuruan, Senin (27/5).
-
Siapa yang mengajak anak muda memahami pentingnya kualitas anak? Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah, Eka Sulistia Ediningsih yang hadir sebagai narasumber menyampaikan pentingnya anak muda dalam hal ini calon pengantin untuk memahami isu stunting.
-
Bagaimana Perpustakaan Anti Korupsi di Bandung meningkatkan literasi? Ini merupakan upaya meningkatkan pengetahuan terutama pengetahuan di bidang antikorupsi karena di sini sudah banyak literasi yang kita siapkan. KPK mendukung penuh dan ada beberapa buku yang sudah disebar,“ terangnya.
-
Apa itu Program Indonesia Pintar? Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
-
Siapa yang terlibat dalam sosialisasi UU IKN? Adapun sosialisasi itu sendiri melibatkan perwakilan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemda Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi, dan masyarakat adat.
Sementara itu, Andres Martius salah satu perwakilan dari lembaga yang berkerjasama dengan ICW menjelaskan, korupsi adalah isu yang sangat penting karena melemahkan ekonomi.
"Ini segera harus diatasi," ujar dia.
Dia sangat mendukung adanya akademi ini. Menurut dia, e-Learning sangat efektif dalam segi biaya dan dapat menjangkau banyak orang.
"Masyarakat sipil berperan sangat penting dalam melawan korupsi. Maka kami sangat mendukung dalam mendidik anak-anak melawan korupsi melalui upaya E-learning," ucap dia.
"Kami berterimakasih kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam mendukung ICW. Kami beharap dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas," katanya.
Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyuluhan literasi ini mengedukasi siswa mengenai, bagaimana memilah konten media
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan dari Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah (Mendikbudasmen), Abdul Mu'ti.
Baca SelengkapnyaInvestasi di kripto lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan pasar saham konvensional.
Baca SelengkapnyaIMDE bersama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) SCTV-Indosiar, mengadakan kegiatan literasi digital di SDN 01, Menteng, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaProgram Serba Serbi Literasi Digital ini berkomitmen memberikan wawasan mendalam tentang literasi digital kepada seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi menjelaskan, terkait peran Kominfo dalam rangka memberantas praktek praktik keuangan ilegal.
Baca SelengkapnyaProgram dirancang dengan berbasis online course bersama beberapa modul.
Baca SelengkapnyaOscar memberikan pemahaman mengenai aset kripto yang dapat digunakan untuk berinvestasi.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, hal tersebut tercermin dari hasil indeks literasi masih 65 persen.
Baca SelengkapnyaKPK mengakui praktik korupsi seperti memberikan gratifikasi dan menyuap saat berurusan dengan pemerintah atau penegak hukum masih berlangsung.
Baca SelengkapnyaHarus ada program berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaMenurut Johanis Tanak, upaya ini untuk mencegah praktik korupsi
Baca Selengkapnya