ICW: Jokowi harus ingatkan Ruki, kasih kartu kuning

Merdeka.com - Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki akan menghentikan sementara pengusutan kasus korupsi tersangka yang mengajukan gugatan praperadilan. Penghentian itu hingga ada putusan praperadilan para tersangka.

Ketua Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho meragukan keberpihakan Ruki dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ruki harus diingatkan agar tidak menyimpang dalam kepemimpinannya di KPK.

"Dia itu berpihak pada siapa sih, terhadap pemberantasan korupsi atau koruptor. Ruki harus diingatkan, dikasih kartu kuning," kata Emerson Yuntho saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (26/2).

Menurutnya, pernyataan Ruki itu dapat mendorong koruptor berlomba-lomba mengajukan praperadilan. Jika itu terjadi, KPK akan kesulitan menghadapi gugatan praperadilan dan tidak fokus dalam pemberantasan korupsi.

"Itu akan menjadikan kerja KPK sulit karena mengurusi praperadilan saja. Harapan kami di bawah Ruki akan maksimal, justru pernyataannya tidak positif. Jokowi harus ingatkan, kami ingin Ruki bertobat," terang dia.

Lanjut dia, pernyataan Ruki yang menyalahkan Ketua KPK non-aktif Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tidak tepat. Kasus yang menjerat dua pimpinan KPK non-aktif itu tak lain akibat sikap tegasnya melawan koruptor.

"Kejadian BW dan Samad masa disebut kejadian masa lalu oleh Ruki. Itu tidak lepas dari kerja-kerja KPK, kalau BW dan Samad bukan pimpinan KPK apa kasusnya akan diusut," pungkas dia.

Sebelumnya diketahui, Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki menilai kasus yang menimpa Ketua KPK non-aktif Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto adalah persoalan hukum pribadi. Kasus kedua pimpinan KPK non-aktif itu lahir lantaran 'tindakannya di masa lalu.

"Kan pimpinan KPK lama yang tidak benar," kata Ruki di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/2).