ICW: Korupsi massal di parlemen karena politik berbiaya tinggi

Merdeka.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan hal mendasar yang mengakibatkan anggota dewan melakukan korupsi massal di parlemen adalah politik berbiaya tinggi (high cost). Ini menanggapi kasus suap APBD-P yang mengakibatkan 41 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka.

"Kalau sebagian orang bertanya kenapa ini (korupsi massal) terjadi? Ya karena politik diilustrasikan high cost," kata Donal saat mengisi diskusi bertema 'Membedah Praktik Korupsi Berjemaah Parlemen' di kantor DPP PSI Jl Wahid Hasyim No 194 Jakarta Pusat, Senin (10/9).

Donal menjelaskan, politik berbiaya tinggi biasanya dimulai dari perhelatan demokrasi seperti pemilu legislatif. Pada kontestasi pileg, politikus harus menggelontorkan biaya besar, misalnya untuk kampanye.

Oleh karena itu, saat politikus tersebut berhasil terpilih sebagai anggota dewan, maka besar peluang dia akan menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan korupsi.

Selain politik berbiaya tinggi, korupsi massal di parlemen terjadi karena politikus tidak jera terhadap sanksi hukum. Donal memaparkan, sejak awal berdiri, KPK sudah menjerat 264 politisi penyelenggara negara jadi tersangka kasus korupsi. Seluruhnya berakhir jadi penghuni penjara karena terbukti dalam vonis hakim melakukan tindak korupsi. Rinciannya sebanyak 100 kepala daerah dan 164 anggota DPR/DPD/DPRD.

"Realitasnya kontestasi pemilu di Indonesia nyaris tidak pernah sepi. Mereka seolah tak takut dan tak peduli dengan kasus korupsi yang berhasil diungkap KPK sejauh ini," kata dia.

Donal melanjutkan, sebagian politikus juga meyakini berjuang merebut posisi anggota dewan menjanjikan kursi kekuasaan (high return). Kendati untuk menjadi anggota dewan memerlukan modal dan risiko yang besar, mereka percaya bahwa probabilitas tertangkap oleh KPK masih jauh lebih kecil dibandingkan peluang keberhasilan.

Sebanyak 41 dari total 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 menjadi tersangka kasus suap APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mereka sebagai tersangka setelah penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di Kota Malang pada Rabu, 9 Agustus 2017.

Jumlah tersangka kasus suap APBD-P Kota Malang ini mengalahkan kasus suap APBD Pemprov Sumut yang menjerat 38 anggota DPRD Kota Sumatera Utara periode 2009-2014.