Indonesia incar posisi anggota committee executive di Interpol

Merdeka.com - Kepolisian Republik Indonesia dipastikan tidak akan mencalonkan diri di pemilihan Presiden Interpol yang akan digelar pada Kamis (10/11) besok. Selain pemilihan Presiden baru, roadmap dan action plan untuk pengurusan baru pun akan dibahas dalam sidang tersebut.

Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri, Brigjen Johanis Asadoma mengatakan, meski Polri tidak mencalonkan diri sebagai Presiden Interpol, Indonesia tetap mengajukan calon untuk menjadi anggota committee executive.

"Yang sedang menjadi wacana adalah bagaimana kita bisa menjadi anggota committee executive Interpol. Jadi, ada 11 anggota ‎executive committee. Di mana susunan jabatan itu Presiden, sekretaris jenderal lalu 11 executive committee," kata Johan di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (9/11).

Johan menjelaskan, tak hanya anggota Polri, penegak hukum lainnya semisal Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa menjadi anggota committee executive.

"Itu tidak hanya dari Polri, tapi juga bisa dari lembaga penegak hukum yang lain, apakah dari kejaksaan, KPK, PPATK dan sebagainya. Untuk Presiden, kita belum calonkan saat ini," ujarnya.

Johan menjelaskan alasan Indonesia mengincar posisi anggota executive committee. Menurut dia, bagian executive committee memiliki tugas dan peran yang penting yakni merancang dan merumuskan rencana kerja dari Interpol.

"Dapur untuk mengelola semua program-program kerja Interpol itu ada di committee executive. Keuntungannya kita bisa terlibat di situ, kita membawa nama bangsa Indonesia ke dunia internasional. Interpol organisasi kedua terbesar setelah PBB. Sehingga ada personel kita duduk di situ dengan sendirinya nama Indonesia akan bersuara di dunia internasional," ucap dia.

Selain itu, nantinya Indonesia juga bisa menyampaikan misi dari negara. Salah satunya, terkait misi pengejaran buronan kasus korupsi atau tindak kejahatan lainnya yang kabur ke luar negeri.

"Dengan adanya personel kita di sana (committee executive) maka tentu akan lebih cepat koordinasi kemudian implementasi di lapangan. Jadi banyak keuntungan kita menempatkan salah satu personel kita di Interpol," pungkas Johan.