Ini bantahan pemerintah soal survei pemerintahan Jokowi negatif

Merdeka.com - Lembaga survei Poltracking dan Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) merilis hasil survei terkait setahun pemerintah Jokowi-JK. Secara umum hasil survei kedua lembaga itu menilai kondisi pemerintahan Jokowi-JK tidak mengalami perubahan.

Menanggapi hasil survei tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan hasil survei dilakukan saat pemerintah sedang menghadapi berbagai masalah. Hal inilah yang menjadi sebab hasil survei cenderung negatif.

"‎Kalau dibaca beberapa survei itu betul-betul dilakukan pada saat akhir September atau awal Oktober, ketika benar-benar pemerintah tengah menghadapi persoalan asap dan currency dan berbagai persoalan lainnya," kata Pram di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Lebih lanjut Pram mengatakan, survei tersebut dilakukan saat kondisi asap di beberapa wilayah sedang pekat dan nilai tukar rupiah sedang dalam kondisi terdalam.

"Hari ini adalah satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, ada beberapa survei yang dilakukan ketika katakanlah asap sedang jadi problem kemudian currency Rupiah ketika itu 14.500-14.600 sehingga dengan kondisi seperti itu pasti respondennya memberikan penilaian yang kurang baik," papar Pram.

Pram menilai, dari sisi upaya menanggulangi anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD), pemerintah sudah mengeluarkan paket-paket kebijakan. Ada empat paket kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah itu dinilai sudah mulai terasa imbas baiknya terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut Pram, hasil survei diproyeksi akan berbeda apabila survei dilakukan setelah paket kebijakan dikeluarkan. "Saya yakin kondisi hari ini pasti akan berbeda. Jadi yang namanya survei atau apapun dilakukan kan pada saat itu‎," ucap Pram.

Pemerintah, lanjut Pramono, terus berusaha untuk mengatasi masalah-masalah dalam negeri yang terus bermunculan. "‎Kami meyakini kita akan segera bisa menyelesaikan berbagai persoalan terutama yang berkaitan dengan ekonomi," tandas Pramono.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan ‎selama setahun pemerintahan, publik menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK secara umum tidak menjadi lebih baik, bahkan cenderung negatif‎.

Dalam data hasil survei SMRC, sebanyak 41 persen responden menyatakan kondisi ekonomi nasional lebih buruk dibanding tahun lalu. Hanya 22 persen yang menyatakan lebih baik.

SMRC melakukan survei terhadap 1.220 responden berusia di atas 17 tahun yang dipilih secara acak, dengan metode multistage random sampling. Dari jumlah tersebut, responden yang dapat diwawancarai secara valid berjumlah 1.027 responden. Waktu pengumpulan data dilakukan pada 7-13 Oktober 2015. Adapun, margin of error dalam survei tersebut sebesar 3,1 persen.

‎Sementara, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha menuturkan dari hasil survei setahun Jokowi-JK, kondisi Indonesia mengalami stagnasi. Hasil surveinya, 42,32 persen publik berpendapat demikian. Survei itu dilakukan pada 7-14 Oktober 2015, dengan jumlah responden 1.200 orang.