Ini kata Hatta Taliwang soal pertemuan di UBK yang disebut makar
Merdeka.com - Salah satu tersangka makar, Hatta Taliwang mendatangi Mapolda Metro Jaya, Selasa (20/12). Menurut mantan anggota DRP itu, dirinya datang sebagai saksi bagi Rachmawati, yang sama-sama dituding berbuat makar.
"Saya dipanggil untuk jadi saksi bagi tersangka Rachmawati Soekarnoputri. Saya sendiri tersangka dua kali seminggu lapor. Kemarin saya diperiksa, memang saya tahanan luar, dua kali seminggu tiap Senin dan Kamis," ujarnya di lokasi.
Menurut Hatta Taliwang, penyidik lebih banyak menanyai dirinya mengenai pertemuan di Kampus Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, yang hadir mencapai 300 orang.
-
Apa isi laporan Atta Halilintar? Kepolisian menerima laporan dari YouTuber Atta Halilintar terkait berita bohong (hoaks) perceraian dan nikah siri dengan YouTuber Ria Ricis atau inisial RR pada Rabu (4/9) malam.
-
Apa itu hak angket MK? Berdasarkan pengertiannya dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), pada Pasal 79 ayat (3) dijelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa permintaan Ganjar-Mahfud di sidang sengketa? 'Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut satu, dan H. Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut tiga di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia, selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024,' kata Todung.
-
Siapa hakim MK yang berbeda pendapat? Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra berbeda pendatan (dissenting opinion) terhadap putusan batas usia capres-cawapres 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah untuk maju di Pemilu 2024.
"Yang hadir 300-an orang. 18 pembicara. Terbuka, wartawan ada pada datang. Kesimpulannya nggak ada soal itu (makar), hanya untuk menyampaikan aspirasi kita ke DPR MPR tentang kembali ke UUD 45, sama dua saja kesimpulan adalah meminta agar Ahok ditahan, itu saja. (Acara di UBK) Semacam sharing pendapat tentang kondisi bangsa dan arahnya kita bagaimana solusinya, ternyata solusinya kembali ke UUD 45," bebernya.
Soal usulan sidang istimewa?
"Oh nggak, kalau suara pribadi kan bukan jadi kesimpulan pertemuan. Masing-masing bebas kan menyampaikan aspirasi tapi kesimpulannya nggak ada soal mau turunkan rezim, mau makar, nggak ada kesimpulan seperti itu," sambungnya.
Lebih lanjut Hatta Taliwang mengatakan, dalam acara tersebut, semua para tersangka yang diamankan dan telah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian pun ikut hadir.
"Ada sebagian, rasanya sih iya yah hampir semua yang hadir di UBK itu, kecuali Pak Kivlan nggak, yang lain hadir," pungkasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud menyebut bahwa hampir tidak mungkin untuk memakzulkan Jokowi melalui hak angket untuk saat ini. Sebab masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan berakhir.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut jika DPR tetap ngotot mengajukan hak angket, butuh improvisasi siapa yang akan diangket.
Baca SelengkapnyaRapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.
Baca SelengkapnyaApa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.
Baca SelengkapnyaUsulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan ke depan.
Baca SelengkapnyaBamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR
Baca SelengkapnyaCak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaBamsoet sebelumnya dilaporkan ke MKD terkait pernyataannya soal wacana amandemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.
Baca Selengkapnya