Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini kata Hatta Taliwang soal pertemuan di UBK yang disebut makar

Ini kata Hatta Taliwang soal pertemuan di UBK yang disebut makar Hatta Taliwang. ©2016 merdeka.com/nur fauziah

Merdeka.com - Salah satu tersangka makar, Hatta Taliwang mendatangi Mapolda Metro Jaya, Selasa (20/12). Menurut mantan anggota DRP itu, dirinya datang sebagai saksi bagi Rachmawati, yang sama-sama dituding berbuat makar.

"Saya dipanggil untuk jadi saksi bagi tersangka Rachmawati Soekarnoputri. Saya sendiri tersangka dua kali seminggu lapor. Kemarin saya diperiksa, memang saya tahanan luar, dua kali seminggu tiap Senin dan Kamis," ujarnya di lokasi.

Menurut Hatta Taliwang, penyidik lebih banyak menanyai dirinya mengenai pertemuan di Kampus Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, yang hadir mencapai 300 orang.

Orang lain juga bertanya?

"Yang hadir 300-an orang. 18 pembicara. Terbuka, wartawan ada pada datang. Kesimpulannya nggak ada soal itu (makar), hanya untuk menyampaikan aspirasi kita ke DPR MPR tentang kembali ke UUD 45, sama dua saja kesimpulan adalah meminta agar Ahok ditahan, itu saja. (Acara di UBK) Semacam sharing pendapat tentang kondisi bangsa dan arahnya kita bagaimana solusinya, ternyata solusinya kembali ke UUD 45," bebernya.

Soal usulan sidang istimewa?

"Oh nggak, kalau suara pribadi kan bukan jadi kesimpulan pertemuan. Masing-masing bebas kan menyampaikan aspirasi tapi kesimpulannya nggak ada soal mau turunkan rezim, mau makar, nggak ada kesimpulan seperti itu," sambungnya.

Lebih lanjut Hatta Taliwang mengatakan, dalam acara tersebut, semua para tersangka yang diamankan dan telah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian pun ikut hadir.

"Ada sebagian, rasanya sih iya yah hampir semua yang hadir di UBK itu, kecuali Pak Kivlan nggak, yang lain hadir," pungkasnya.

(mdk/ian)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Megawati Dukung Hak Angket, Mahfud Tegaskan Bukan untuk Makzulkan Jokowi
Megawati Dukung Hak Angket, Mahfud Tegaskan Bukan untuk Makzulkan Jokowi

Mahfud menyebut bahwa hampir tidak mungkin untuk memakzulkan Jokowi melalui hak angket untuk saat ini. Sebab masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan berakhir.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Respons Usulan Hak Angket MK: Kalau Menurut Aturan Angket Untuk Pemerintah, Tapi Silakan Aja
Mahfud MD Respons Usulan Hak Angket MK: Kalau Menurut Aturan Angket Untuk Pemerintah, Tapi Silakan Aja

Mahfud menyebut jika DPR tetap ngotot mengajukan hak angket, butuh improvisasi siapa yang akan diangket.

Baca Selengkapnya
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada

Rapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.

Baca Selengkapnya
PDIP Usul Hak Angket MK, Gerindra: Rendahkan Akal Sehat dan Konyol
PDIP Usul Hak Angket MK, Gerindra: Rendahkan Akal Sehat dan Konyol

Apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.

Baca Selengkapnya
PDIP Usul Hak Angket, Golkar: Jogetin Aja
PDIP Usul Hak Angket, Golkar: Jogetin Aja

Usulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan ke depan.

Baca Selengkapnya
Bamsoet: Tidak Ada Amandemen, Apalagi Merubah Sistem Pemilihan Presiden di MPR
Bamsoet: Tidak Ada Amandemen, Apalagi Merubah Sistem Pemilihan Presiden di MPR

Bamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR

Baca Selengkapnya
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024

Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya
MKD Gelar Sidang soal Pernyataan Amandemen UUD 1945, Bamsoet Absen
MKD Gelar Sidang soal Pernyataan Amandemen UUD 1945, Bamsoet Absen

Bamsoet sebelumnya dilaporkan ke MKD terkait pernyataannya soal wacana amandemen UUD 1945.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Tegaskan Hak Angket Diperbolehkan untuk Usut Kebijakan Pemerintah Terkait Pemilu
Mahfud MD Tegaskan Hak Angket Diperbolehkan untuk Usut Kebijakan Pemerintah Terkait Pemilu

Menurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.

Baca Selengkapnya