Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini kata Yusril Ihza Mahendra soal kasus Ahok

Ini kata Yusril Ihza Mahendra soal kasus Ahok Yusril Ihza Mahendra di Makassar. ©2016 merdeka.com/salviah ika padmasari

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra ikut angkat bicara terkait dugaan penistaan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Pasalnya, Yusril pernah bertemu seseorang dan ditanyakan ihwal Ahok yang tak juga dijerat hukum Islam lantaran perbuataannya tersebut.

"Ada yang pernah bertanya dengan saya, kenapa itu si Ahok tidak dilakukan hukum Islam," cerita Yusril dlam sambutannya di depan ratusan kader PBB di Hotel Santika, Makassar, Jumat (11/11).

"Saya bilang, ente waktu pemilu kemane? Pilih PBB atau nggak? Orangnya diam. Ente kalau pemilu pilih partai sekuler melulu tapi nuntut pelaksanaan hukum Islam," kata Yusril seraya menambahkan orang-orang kita ini aneh.

Orang lain juga bertanya?

Yusril juga cerita, saat tahun 1999 lalu yang pertama kali ada Pemilu di zaman reformasi. Dia datang kampanye ke Banten. Dikatakan, Partai Bulan Bintang lah yang pertama kali menyatakan akan membentuk Propinsi Banten, lepas dari Propinsi Jawa Barat. Yang menentang saat itu adalah PDIP.

"Tapi waktu pemilu, yang menang di Banten itu PDIP. Yang kalah telak itu PBB. Lalu suatu hari rombongan orang Banten datang ke saya. Katanya, Pak Yusril kami menagih janji bapak. Kapan bapak wujudkan Propinsi Banten. Kalian gak milih saya koq, yang kalian pilih itu partai yang tidak memperjuangkan Propinsi Banten. Aneh kalian ini," tutur Yusril seraya menambahkan, orang-orang kita ini kadang ganjil berpikirnya. Jadi memang harus ada pendidikan politik.

Dalam kesempatan yang sama, Yusril mengingatkan kader PBB kalau pemilu sudah dekat, tinggal dua tahun lagi. Olehnya semua harus bangkit. Jangan lambat-lambat lagi. Cabang-cabang partai yang tidur harus bangun.

"Eh bos bangun, jangan tidur terus. Kalau masih ngeyel terus, partainya juga "wujuduhu ka adamihi", cuma nama doang, ada papan namanya, orang gak pernah aktif, kita gedor-gedor. Bang, reformasi nih partai. Bikin yang baru pengurusnya. Hidupkan lagi partai," kata Yusril Ihza Mahendra.

Ketua umum PBB ini juga mengingatkan kalau berdirinya PBB itu dengan menyabung nyawa, berdarah-darah. Seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah tahun 1998 lalu. Ami Idris, saudara Saggaf Al Jufri saat satu mobil dengannya sampai dikalungi clurit. Olehnya saat ini semangat jangan sampai padam untuk bergelut di partai. Harus terus bergerak sampai pemilu 2019 mendatang.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Yusril Cecar Ahli dari AMIN, Sebut Politik Jokowi Berbalik ke Prabowo Tinggalkan PDIP
VIDEO: Yusril Cecar Ahli dari AMIN, Sebut Politik Jokowi Berbalik ke Prabowo Tinggalkan PDIP

Yusril Ihza Mahendra selaku ketua tim hukum Prabowo-Gibran mencecar tajam saksi ahli.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Yusril Heran Para Tokoh Ingin Makzulkan Jokowi Sambangi Mahfud, Sentil Inkonstitusional
VIDEO: Yusril Heran Para Tokoh Ingin Makzulkan Jokowi Sambangi Mahfud, Sentil Inkonstitusional

Yusril Ihza Mahendra buka suara soal gerakan Kelompok Petisi 100 yang meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tajam! Yusril Ke Ahli, Singgung Megawati Soal Pemilu 2004 Vs SBY
VIDEO: Tajam! Yusril Ke Ahli, Singgung Megawati Soal Pemilu 2004 Vs SBY

Yusril Ihza Mahendra menyinggung kondisi pemilu 2004, ketika Megawati Soekarnoputri dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca Selengkapnya
Yusril soal Dugaan Intervensi Istana di Putusan MK:  Itu Spekulatif
Yusril soal Dugaan Intervensi Istana di Putusan MK: Itu Spekulatif

Yusril tak bisa menjawab dugaan intervensi politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Yusril Heran Para Tokoh Ingin Makzulkan Jokowi Sambangi Mahfud, Sentil Inkonstitusional
VIDEO: Yusril Heran Para Tokoh Ingin Makzulkan Jokowi Sambangi Mahfud, Sentil Inkonstitusional

Menurut Yusril, gerakan yang ingin memakzulkan Jokowi itu inkonstitusional karena tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B UUD 45.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Yusril Kritik Putusan MK
VIDEO: Yusril Kritik Putusan MK "Cacat Hukum Serius!"

Yusril menduga ada penyelundupan hukum dalam putusan tersebut

Baca Selengkapnya
Yusril Jawab Ahli Kubu Anies Soal Suara Prabowo Melejit Efek Blusukan Jokowi, Singgung Megawati Vs SBY di Pilpres 2004
Yusril Jawab Ahli Kubu Anies Soal Suara Prabowo Melejit Efek Blusukan Jokowi, Singgung Megawati Vs SBY di Pilpres 2004

Yusril pun membandingkan pasangan calon lain yang juga didukung oleh tokoh-tokoh berpengaruh lain.

Baca Selengkapnya
AHY Nyoblos Pilkada Jakarta: Semoga Calon Dipilih Bisa Mewujudkan Segala Diinginkan Masyarakat
AHY Nyoblos Pilkada Jakarta: Semoga Calon Dipilih Bisa Mewujudkan Segala Diinginkan Masyarakat

AHY berharap hasil Pilkada ini mampu menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah yang dapat merealisasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: AHY Kritik Keras Pemerintahan Jokowi: Lawan Politik Penguasa Diidentikan Musuh Negara!
VIDEO: AHY Kritik Keras Pemerintahan Jokowi: Lawan Politik Penguasa Diidentikan Musuh Negara!

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik.

Baca Selengkapnya
Reaksi Yaqut akan Didisiplinkan PKB Buntut Pernyataan Jangan Pilih Pemimpin Mulut Manis
Reaksi Yaqut akan Didisiplinkan PKB Buntut Pernyataan Jangan Pilih Pemimpin Mulut Manis

Yaqut menegaskan tak akan mencabut pernyataannya soal capres bermulut manis.

Baca Selengkapnya
Yusril Balas Mahfud Soal Mahkamah Kalkulator: Tidak Relevan Mengutip Pendapat 2014
Yusril Balas Mahfud Soal Mahkamah Kalkulator: Tidak Relevan Mengutip Pendapat 2014

Yusril mengakui pernyataan itu disampaikannya pada 2014 lalu atau sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Baca Selengkapnya
Disebut Buzzer oleh Cak Imin, Ini Reaksi Menag Yaqut
Disebut Buzzer oleh Cak Imin, Ini Reaksi Menag Yaqut

Yaqut terancam sanksi dari PKB, namun dia menegaskan tidak akan mengubah pernyataannya.

Baca Selengkapnya