Ini komentar KPK diminta MAKI usut dugaan korupsi Cak Imin

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ambil pusing desakan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, yang meminta dugaan keterlibatan Cak Imin dalam kasus suap pembahasan anggaran dana optimalisasi P2KT Kemenakertrans tahun 2014 diusut. KPK memastikan pihaknya akan bekerja sesuai dengan fakta hukum.

‎"‎KPK hanya akan bekerja berdasar fakta hukum dan bukti yang ada. Jadi bukan berdasarkan desakkan-desakan atau hal-hal di luar hukum‎," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (30/4).

Saat kasus ini terjadi, Cak Imin menjabat sebagai Menakertrans. Sementara, saat ini, Cak Imin tengah giat mengkampanyekan dirinya sebagai cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019.

Sebelumnya, nama Cak Imin disebut dalam dakwaan Jamaluddien Malik. Jaksa KPK menyebut Jamaluddien Malik melakukan tindak pidana korupsi di Kemenakertrans bersama-sama dengan Muhaimin Iskandar, Achmad Hudri, dan beberapa pejabat di Kemenakertrans periode 2013.

Jamaluddin telah divonis 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 Juta subsider 1 bulan kurungan. Dia dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan wewenang serta jabatannya melakukan korupsi di lingkungan Kemenakertrans periode 2012-2014.

Koordinator MAKI Boyamin, menuturkan, jika dalam jangka waktu 30 hari desakannya tak diindahkan oleh lembaga pimpinan Agus Rahardjo, maka dia akan mengajukan gugatan praperadilan.

"Maka dengan terpaksa kami akan mengajukan gugatan praperadilan sebagaimana telah dilakukan pada perkara-perkara korupsi lainnya termasuk praperadilan perkara mega-korupsi Bank Century," kata dia.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com