Ini Respons BPK Soal Dugaan Penyelewengan Dana Kemah Seret Dahnil Anzar
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku belum menerima surat terkait permintaan audit penggunaan anggaran kegiatan kemah dan apel pemuda Islam yang diselenggarakan Kemenpora pada 2017. Dahnil Anzar Simanjuntak telah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan penyimpangan anggaran acara tersebut.
"Saya harus merespons bahwa BPK belum menghitung atau menetapkan kerugian negara,"kata Anggota BPK RI Achsanul Qosasi ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (27/11).
Achsanul menjelaskan, proses audit bisa dilakukan jika ada permintaan. Misalnya dalam kasus ini, pihak kepolisian minta ke BPK untuk melakukan audit terhadap hibah kepada sejumlah ormas.
-
Siapa saja yang terlibat di kegiatan Kemnaker? Pertemuan ini memiliki arti penting bagi pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, dan menjadi momentum penting mewujudkan sinergitas dan kolaborasi pemerintah pusat,' 'Lalu pemerintah, daerah serta organisasi Internasional dengan Kemnaker sebagai leading sector pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia,' ucapnya.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
Selanjutnya, BPK akan mengaudit. Paling cepat proses perhitungan membutuhkan waktu dua pekan.
"Paling lama dua minggu lah. Setelah kita audit baru keluar kerugiannya. Sampai sekarang sih belum ada. Mungkin suratnya masih on the way," ucap dia.
Achsanul menegaskan, potensi kerugian negara tidak boleh diprediksi. Angkanya harus nyata dan pasti.
"Ini mungkin pengembangan kali. Kan polisi bilang ada laporan masyarakat. Di situ katanya ada potensi kerugian. Itu bisa saja. Tapi begitu menghitung kerugian negara harus BPK," tuturnya.
Sebelumnya, untuk kasus ini, selain Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Panitia Acara Kemah Pemuda Ahmad Fanani dijadwalkan akan diperiksa Polda Metro Jaya.
Kemah pemuda sendiri digelar Kemenpora tahun anggaran 2017. Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan kegiatan tersebut menghabiskan anggaran sebanyak Rp 5 miliar.
Dimana, dibagi menjadi dua proposal.
"Rp 5 miliar, untuk kegiatan itu nilai anggaran Rp 5 miliar. Dibagi jadi 2 proposal. Satu proposal itu ada yang 2 miliar ada yang Rp 3 miliar. GP Ansor kemarin sudah terklarifikasi, kita cek di Kemenpora segala macam. Tapi kami klarifikasi di lapangan ternyata kita temukan ada perbuatan malhukum, makanya kita lagi sidik dan itu kan udah gelar sama BPK juga," ujarnya.
Reporter: Ady AnugrahadiSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahyar pun mempertanyakan pernyataan Aspidsus Kejati Kalteng soal dugaan kesalahan prosedur dalam mengelola dana hibah.
Baca SelengkapnyaPolri mengirim tim dari satuan tugas yang terdiri dari Polda Aceh dan Sumut untuk mengusut sederet permasalahan saat penyelenggaraan PON XXI.
Baca SelengkapnyaMayoritas dari mereka adalah pejabat di lingkungan Pemkot Palembang dan pengurus PMI.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat lalu.
Baca SelengkapnyaSekiranya ada empat pelabuhan pengerjaan pengerukannya dikorupsi.
Baca SelengkapnyaAnalisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah Rumah Dinas (Rumdin) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Baca SelengkapnyaSatgas dari Bareskrim Polri bertolak ke lokasi penyelenggeraan PON XXI Aceh-Sumut pada Kamis, 12 September 2024.
Baca SelengkapnyaProses penyelidikan hingga saat ini masih dilakukan KPK.
Baca SelengkapnyaSetidaknya anggaran sekira Rp60 miliar diselidiki Kejari Makassar tahun anggaran 2022 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaTessa Mahardika Sugiarto mengaku pemeriksaan itu dipastikan akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaPolri telah berkoodinasi dengan Menpora perihal dugaan penyelewengan keuangan kegiatan PON ini.
Baca Selengkapnya