Istana: Jokowi tak bisa hentikan hak angket KPK

Merdeka.com - Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa menghentikan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Panitia di DPR. Sebab, posisi presiden tidak boleh mencampuri urusan berada di ranah legislatif.

"Kalau publik meminta Presiden menghentikan angket enggak bisa. Dari sisi tata negara tidak bisa. Karena itu haknya DPR, domain DPR. Sementara Presiden, eksekutif yang kedudukannya sama," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7).

Johan mengatakan, Jokowi juga tak dapat meminta partai politik pendukung pemerintah berada dalam Pansus untuk menghentikan. Ini dikarenakan Presiden tidak dapat ikut campur.

"Ini kan bukan keputusan (parpol), bukan keputusan satu parpol tapi keputusan banyak parpol yang melahirkan hak angket itu," ujarnya.

Pimpinan Pansus Hak Angket diisi empat anggota DPR berasal dari partai politik pendukung pemerintah. Mereka adalah Agun Gunandjar, Ketua Pansus sekaligus Politikus Golkar. Wakil Ketua Pansus diisi Dossy Iskandar dari Partai Hanura, Taufiqulhadi Politikus NasDem dan Risa Mariska merupakan satu partai dengan Jokowi, yaitu PDI Perjuangan.

Sebelumnya, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar menilai Presiden Joko Widodo bisa mempengaruhi partai koalisi pendukung pemerintah untuk menarik dukungan terhadap hak angket KPK.

Zainal mengatakan Jokowi pernah mengatakan mendukung penuh setiap langkah KPK. Tetapi, justru sebagian besar Pansus diisi partai pendukungnya.