Istana Minta Demokrat Ungkap 'Institusi Siluman' Perusak Atribut Partai

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta Partai Demokrat mengungkap 'institusi siluman' yang disebut sebagai perusak atribut Demokrat di Riau. Hal ini agar tidak ada kegaduhan di masyarakat.

"Ya saya pikir begitu (ungkap saja). Enggak usah mengembangkan istilah siluman lah. Kita enggak mengenal istilah dalam ketatanegaraan istilah siluman itu," kata Moeldoko di Hotel Mandarin Oriental Jakarta Pusat, Kamis (20/12).

Mantan Panglima TNI itu mengatakan Indonesia memiliki aparat kepolisian dalam menangani perkara. Dia tak ingin komunikasi politik antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi rusak lantaran kasus tersebut.

"Secara komunikasi politik sangat baik hubungan antara Pak Jokowi dan Pak SBY secara personel. Jadi jangan nanti rusak karena persoalan-persoalan yang sebenarnya dilakukan siapapun yang dibawahnya itu yang kurang memahami," jelasnya.

Moeldoko juga meminta agar Partai Demokrat tidak mengembangkan istilah 'institusi siluman' yang di luar ketatanegaraan. Dia menuturkan semua lembaga negara di Indonesia dapat dikenali dengan nama.

"Saya pikir enggak adalah institusi yang siluman, semuanya bisa dikenali. Jadi kalau siluman itu tidak dikenal dalam ketatanegaraan. Jangan menambah istilah baru nanti jadi bingung semua kita," ucap Moeldoko.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengaku telah mempunyai bukti adanya keterlibatan pejabat dalam perusakan atribut kampanye di Pekanbaru, Riau akhir pekan kemarin.Menurut Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan bukti tersebut berupa percakapan dua orang pejabat diduga berisi peristiwa perusakan baliho.

"Partai Demokrat mendapatkan informasi dan kesaksian dari berbagai sumber menyangkut pihak mana yang melakukan perusakan atribut Demokrat secara masif," kata Hinca dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 18 Desember 2018 malam.

Informasi yang didapat Partai Demokrat, kata Hinca, adalah percakapan antara pejabat A dan B. Namun, Hinca enggan menyebut identitas pejabat tersebut.

"Informasi lain dari 'pejabat C' yang terima permintaan dari 'institusi X'," lanjutnya.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com (mdk/eko)